Oleh : Ratna Puspita*

Dalam cuplikan rekaman yang beredar di media sosial, dan berasal dari Kanal YouTube PRMN SuCi, Budi mengungkapkan kesalahan testing yang dilakukan oleh Indonesia.

Angka testing seharusnya berasal dari angka tracing. Namun, tidak demikian di Indonesia. Banyak testing di Indonesia yang berasal dari orang-orang yang bepergian.

"Habis yang ditesting orang kayak saya. Saya setiap mau ke presiden dites, presiden dites. Seminggu bisa lima kali dites karena masuk Istana. Emang bener begitu? Pastinya tak begitu harusnya," ujar Budi Gunadi Sadikin seperti dikutip dari Kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1).

Selain persoalan testing yang salah, Budi juga mengungkapkan soal data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tidak sesuai fakta di lapangan. Budi mengatakan ia kapok menggunakan data Kemenkes sehingga akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Sepertihalnya soal testing, persoalan data Kemenkes ini kerap disuarakan oleh netizen di media sosial. Bahkan, ada kepala daerah yang pernah mengutarakan soal data Covid-19 di daerahnya yang belum dipublikasikan oleh Kemenkes.

Pernyataan kepala daerah ini menunjukkan bahwa data Covid-19 yang dipublikasikan tidak real time. Ini tentu menjadi persoalan dalam pengambilan kebijakan misalnya pembatasan yang terlambat dilakukan.

Saya pun sangat mengapresiasi pernyataan menkes soal testing dan data Kemenkes yang bermasalah. Namun, pertanyaanya kemudian, apa yang akan dilakukan oleh Budi selaku orang nomor 1 di Kemenkes untuk memperbaiki hal ini?

Soal testing, misalnya, bagaimana caranya memasifkan tracing? Apakah Kemenkes akan beralasan "Urusan Covid-19 urusan Satgas" atau "oh, ini urusannya pemerintah daerah?

Selain itu, apa yang akan dilakukan oleh Budi soal data Kemenkes yang tidak sesuai fakta di lapangan? Apakah menggunakan data KPU menjadi solusi?

*) Penulis adalah jurnalis republika.co.id

Ikuti Whatsapp Channel Republika