REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Satuan Tugas (Sat gas) Penanganan Covid-19 menekankan bahwa vaksinasi mandiri yang perencanaannya mulai digulirkan pemerintah bukan wujud komersialisasi vaksin. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, apabila jadi berlaku nanti, vaksin yang diakses oleh swasta melalui vaksinasi mandiri tidak untuk diperdagangkan kembali.
"Saat ini pembahasan terkait vaksin mandiri, termasuk ten tang jenis vaksin dan mekanisme pelak sanaannya, masih dalam tahap an diskusi. Yang perlu ditekankan, vaksinasi mandiri bukan komersialisasi, melainkan gotong royong membantu percepatan program vaksinasi," kata Wiku saat dikonfirmasi, Jumat (22/1).
Untuk tahap awal vaksinasi Covid-19 saat ini, ujar Wiku, pemerintah masih fokus untuk memberikan vaksin secara gratis dan bertahap kepada tenaga kesehatan (nakes). Baru selanjutnya, sesuai urutan dan prioritas, akan diberikan kepada pelayan publik, masyarakat lanjut usia (lansia), dan masyarakat luas.
Rencana vaksinasi mandiri kembali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mempertimbangkan kembali program vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk mempercepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Konsepnya, vaksinasi mandiri akan dilakukan oleh swasta terhadap seluruh karyawannya.
Opsi vaksinasi mandiri ini sebe narnya sempat muncul di awal program vaksinasi dirancang. Presiden Jokowi menyebutkan, vaksinasi mandiri diyakini bisa membantu pemerintah mempercepat terbentuknya keke balan kelompok atau herd immunity.
Jokowi menyebut, vaksinasi mandiri dapat dilakukan dengan merek vaksin yang berbeda dan difasilitasi perusahaan dengan lokasi khusus. Namun, ia menekankan bahwa opsi ini masih digodok oleh pemerintah.
Minta pemda
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung vaksinasi dengan menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19,terutama melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing," ujar Hudori.
Selain itu, Kemendagri juga meminta agar pemda terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijak an pemerintah pusat. Hal ini untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan Covid-19 sampai pada level pemerintahan terdepan, yaitu desa dan kelurahan. (sapto andika candra/mimi kartika, ed: mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika