REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk lebih banyak terlibat dalam mengawal pengisian jabatan strategis di pemerintahan. Termasuk, ujar Jokowi, dengan menelusuri rekam jejak calon pejabat publik dan memastikan rekam jejak transaksi keuangannya bersih. 

"PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis," ujar presiden dalam sambutannya pada acara Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, Kamis (14/1). 

Presiden mengatakan, upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus diantisipasi. Ia menambahkan mitigasi terhadap gangguan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan pun harus dijalankan. 

"Seperti shadow economy, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," kata Presiden Jokowi. 

Presiden juga mengingatkan PPATK bahwa tahun ini pemerintah masih melanjutkan program bantuan sosial. Dengan nilai bantuan yang besar, ujar presiden, seluruh pemangku kepentingan termasuk PPATK perlu ikut mengawal dan mengawasi secara langsung penyaluran bantuan sosial itu. 

"Kami mengharapkan PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Termasuk membantu program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih," kata presiden. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika