REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai program vaksinasi Covid-19. Erick menilai koordinasi dengan KPK merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan program vaksinasi.

Kepada pimpinan KPK, Erick menyampaikan Kementerian BUMN dan BUMN mendapatkan tiga penugasan dari pemerintah terkait program vaksinasi, yakni produksi, distribusi, dan sistem satu data. Erick mengatakan amanah yang diberikan pemerintah kepada BUMN harus dijalankan secara baik, setransparan mungkin, dan membuktikan negara hadir untuk rakyatnya.

"Tadi kami sampaikan sesuai dengan penugasan, kami dari Kementerian BUMN sudah menyiapkan sistem yang tidak sempurna karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick saat jumpa pers terkait koordinasi pengadaan  dan pemberian vaksin Covid-19 di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1).

Dari sisi produksi, Erick mengatakan PT Bio Farma (Persero) telah mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dari BPOM pada Desember lalu untuk 100 juta produksi vaksin Covid-19. Jumlah kapasitas produksi vaksin Covid-19 akan terus bertambah sebanyak 150 juta pada Maret mendatang.

Dengan demikian, kata Erick, Bio Farma sudah mampu melakukan produksi vaksin Covid-19 setelah bahan baku vaksin tiba secara bertahap pada Januari sebanyak 5,8 juta bahan baku vaksin, Februari dengan 10,4 juta bahan baku vaksin, dan Maret sebanyak 13,3 juta vaksin.

Tak hanya memproduksi bahan baku vaksin impor menjadi vaksin Covid-19, BUMN juga berkomitmen mampu memproduksi sendiri vaksin merah putih. "Terakhir Menkes datang ke Bio Farma, semingu kemudian kami laporkan juga ke KPK, kita tidak mau tergantung vaksin impor maka sejak awal vaksin merah putih kita diupayakan tapi memang perlu waktu," ucap Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika