Dia juga meminta, agar pemerintah menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. Pemerintah juga harus memastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi.
"Menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes telah gugur. Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya," papar Netty.
Selain itu, pemerintah harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum. Pemerintah juga harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi.
Kemudian pemerintah juga diharapkan mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah juga harus menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat.
"Pastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan," tuturnya.
Terakhir, dirinya juga meminta pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Semoga kebijakan PSBB Jawa-Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan sekedar maju-mundur atau tarik rem- tekan gas, yang membuat kita jalan di tempat. Indonesia layak menang melawan pandemi Covid-19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
