REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membela Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang kerap melakukan blusukan di DKI Jakarta. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu mengatakan, hal tersebut merupakan karakter kepemimpinan Risma.
"Jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Rabu (6/1).
Dia mengatakan, Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial. Pada akhir tahun lalu, ia mengatakan, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo untuk bertemu penyandang disabilitas.
Menurut Hasto, apa yang dilakukan Risma itu cara membangun harapan bahwa wong cilik tidak akan lagi merasa ditinggalkan. Dia mengatakan, tradisi blusukan serupa juga biasa dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya ketika menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta.
"Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," katanya.
Dia mengatakan, pengalaman Risma sebagai wali kota Surabaya mampu membawa kemajuan dan keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Pahlawan. Menurutnya, apa yang dilakukan Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi terkait bagaimana keadilan sosial dikedepankan.
"Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, permasalahan tunawisma di ibu kota memang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. Dia mengaku tidak mempermasalahkan dan justru mengapresiasi aksi blusukan mensos anyar tersebut.
Ariza menilai, aksi blusukan Risma merupakan upaya untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Sebab, kata dia, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam memutuskan suatu kebijakan pasti memperhatikan data dan fakta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
