REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak ingin program Sekolah Rakyat dikotori praktik korupsi. Dia menyatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah transparan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait Sekolah Rakyat. 

Hal itu dikatakan Gus Ipul usai berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kedatangan sekjen PBNU tersebut  menyangkut viralnya isu pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat seharga Rp 700 ribu per item.

Padahal, normalnya harga sepatu sekitar Rp 150 ribu per item. "Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul mengatakan, kedatangannya ke KPK merupakan bagian dari upaya konsultasi sekaligus meminta masukan. Tujuannya agar seluruh proses pengadaan di Kemensos terutama program Sekolah Rakyat berjalan transparan dan akuntabel.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," ucap wali kota Pasuruan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika