REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menko Polhukam Prof DR Moh Mahfud MD resmi melarang Front Pembela Islam (FPI) berkegiatan. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengatakan, pembubaran FPI hanya karena masalah belum terpenuhinya legalitas FPI sebagai sebuah organisasi.
"Kalau saya baca alasan pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah legal standing," katanya saat dihubungi, Rabu (30/12).
KH Marsudi mengatakan, ketika FPI, secara hukum perundang-undangan dianggap belum terpenuhi, maka FPI tinggal memenuhinya sebagai mana ormas-ormas lain yang telah memiliki legal stading. "Ya tinggal dipenuhi saja jika masih ingin bergerak dan beraktivitas di negara hukum Indonesia seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan lainnya seperti NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar,PUI, Al Irsyad, PERSIS atau lainnya," ujarnya.
Bahkan, kata KH Marsudi, ormas-ormas itu telah berdiri sebelum Negara Indonesia berdiri dan masih exsis membangun bangsa sampai sekarang. Dan juga organisasi-organisasi tersebut tetap exis keberadaannya sampai sekarang dan diakui oleh masyarakat Indonesia.
"Yang harus kita penuhi dalam mengurus organisasi yang beraktifitas di negara hukum Indonesia, ya kita tinggal memenuhi saja semua syarat hukumnya dan mengikuti aturannya selesai," katantanya.
Karena pada dasarnya "Addaulah ta'ny annidzom walaa annidzon ya'ny alfaudho". Negara adalah aturan atau hukum, tidak ada aturan atau hukum pasti adanya kekacauan. Kata dia, kita saja akan bertamu di rumah orang lain ada unggah-ungguhnya ada aturannya, apalagi hidup dalam sebuah Negara.
Jadi, kata KH Marsudi, jika FPI masih tetap ingin berkhidmat di negara hukum ini ya tinggal di penuhi seluruh syarat hukumnya dan ikuti serta taati seluruh aturan hukum yang berlaku. Karena mengurus sebuah lagalitas tidak sulit jika ada kemauan.
"Menurut saya dalam hal ini tidak ada yang susah dan berat, tinggal kemauannya saja," katanya.
Terakhir yang terpenting kata KH Marsudi, bagi seluruh masyarakat menyikapi hal ini jangan berlebihan. Dan tetap menjaga ketertiban dan percayakan pada hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika