REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan kesiapannya untuk menanggung hingga 42 persen subsidi atau Public Service Obligation (PSO) bagi operasional Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menjaga tarif layanan transportasi massal tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Rabu, menjelaskan bahwa porsi subsidi tersebut dinilai sangat proporsional. Hal ini mengingat Kota Bandung diproyeksikan menjadi wilayah yang paling banyak memanfaatkan layanan transportasi massal tersebut.

Menurut Farhan, skema pembiayaan ini telah disiapkan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Pada tahun pertama operasional, Pemkot Bandung telah menyiapkan alokasi anggaran subsidi sebesar 36 persen, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 42 persen pada tahun kedua.

Target Tarif Lebih Rendah dari Angkot

Pemerintah daerah menargetkan agar tarif BRT dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif angkutan kota (angkot) di Bandung yang saat ini berada di kisaran Rp10.000.

Farhan menilai bahwa penetapan tarif yang lebih terjangkau merupakan kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Dengan harga yang kompetitif, diharapkan lebih banyak warga yang beralih menggunakan transportasi massal.

Dorong Investasi Swasta

Selain mengandalkan pembiayaan daerah, Pemkot Bandung juga secara aktif mendorong keterlibatan investor swasta. Keterlibatan ini difokuskan untuk mengembangkan berbagai fasilitas penunjang di sepanjang koridor BRT, termasuk pembangunan gedung parkir terintegrasi.

Menurut Farhan, pengembangan fasilitas penunjang tersebut diharapkan tidak hanya mendukung integrasi layanan transportasi publik, tetapi juga membuka peluang investasi baru di Kota Bandung.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika