REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingatkan masyarakat agar bijaksana dalam membelanjakan uang bantuan pemerintah. Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas melarang penggunaan uang bantuan untuk konsumsi rokok. Menindaklanjuti instruksi Presiden ini, Risma mengaku, akan menyiapkan sistem pengawasan di lapangan yang memantau 'daftar belanja' penerima bantuan.
"Insya Allah, Februari kami siapkan tools untuk mengetahui uang itu dibelanjakan apa saja. Jangan sampai, karena beli rokok kemudian jadi sakit," kata Risma dalam keterangan pers di kantor Presiden, Selasa (29/12).
Nantinya, evaluasi juga akan diterapkan kepada penerima bantuan terkait kepatuhannya dalam membelanjakan bahan pokok. Jika sampai ketahuan uang bantuan dibelanjakan untuk barang-barang yang tak semestinya, terutama rokok, maka pemerintah bisa saja menetapkan kebijakan lanjutan. Apakah itu berupa pencabutan hak menerima bantuan atau sanksi lain, belum ditentukan.
"Kami akan bicarakan. Kalau terjadi mekanisme itu, maka kami akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan," kata Risma.
Dalam keterangan pers siang ini, Risma menegaskan bahwa seluruh bantuan yang akan disalurkan pada tahun 2021 mendatang tidak lagi berwujud barang. Pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk nontunai atau tunai, itupun diantar langsung oleh petugas PT Pos sehingga mengurangi celah penyelewengan.
Ada tiga jenis bantuan sosial prioritas yang dilanjutkan Kementerian Sosial di tahun 2021. Sebagian besar sebenarnya sama dengan program yang sudah dilakukan pada 2020 ini.
Perbedaan paling mencolok adalah perubahan skema penyaluran bantuan untuk masyarakat Jabodetabek, dari yang sebelumnya berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan ini dilakukan untuk mempersempit ruang penyelewangan. Penyalurannya pun akan dilakukan oleh PT Pos, dengan cara mengantarnya langsung ke rumah-rumah penerima.
"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia (seluruh jenis bantuan, termasuk Jabodetabek). Tapi memang ada yang khusus seperti Papua dan mungkin mekanismenya sangat berbeda," kata Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika