Dari Swasembada Pangan Pak Harto Hingga Food Estate Jokowi

Ironi pun kemudian terjadi. Predikat sebagai negara dengan swasembada pangan pun akhirnya rontok. Ini karena, pada dekade 1990-an, Indonesia terpaksa harus mengimpor beras dari negara lain. Akibatnya, perekonomian Indonesia, khususnya dalam impor beras dan ketahanan pangan, mengalami masa-masa sulit.

Namun, mulai relatif membaik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2005, menurut data BPS, Indonesia hanya mengimpor kurang dari 190 ribu ton beras meskipun sedikit naik menjadi 438 ribu ton pada 2006.

Hanya saja di 2007, sempat terjadi peningkatan impor beras yang cukup besar, yakni 208 persen atau mencapai lebih dari 1.406.000 ton. Impor ini untuk mengatasi kenaikan harga di pasar domestik. Tetapi, pada dua tahun selanjutnya, impor beras kembali stabil, di bawah 260 ribu ton.

Di sisi lain, menceramati kebutuhan pangan dalam negeri saat ini yang terus berfluktuasi dan ketergantungan akan impor, telah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat program yang bisa dikatakan hampir sama dengan Soeharto. Program itu bernama 'Food Estate'.

Sebagaimana diketahui, proyek Food Estate tersebut mulai disiapkan tahun ini dengan lahan seluas 30 ribu hektare (ha). Lumbung pangan berada di area eks pengembangan lahan gambut, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Proyek ini diyakini tidak akan merusak ekosistem lingkungan. Ini karena, pemerintah menjamin, bahwa pembangunan infrastruktur dan proses budi daya akan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bahkan, Presiden Jokowi juga telah meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020.

"Pengembangan Food Estate di Kalteng tetap memperhatikan timbal balik dengan lingkungan berkelanjutan. Tidak semata-mata mengejar produksi dan produk olahan lainnya," kata Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono dalam webinar Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Mendukung Pengembangan Food Estate, belum lama ini.

Momon mengatakan, nantinya, Food Estate berorientasi pada intensifikasi, atau peningkatan produktivitas sehingga bisa meningkatkan produksi dalam lahan yang sama.

Kementan, kata Momon, bersandar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di mana, pemerintah diamanatkan untuk menjaga ketahanan pangan karena fungsinya yang penting sebagai penopang kehidupan dan tujuan pembangunan nasional.

Tak hanya di Kalteng, Presiden Jokowi didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo jugs meninjau kawasan pengembangan food estate baru di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Presiden mengecek langsung benih dan menyaksikan pengolahan lahan tanam berbasis teknologi modern dengan penerapan mekanisasi pertanian serta penanaman bibit komoditas hortikultura yang telah disiapkan.

"Kita memiliki 2 lokasi yang akan kita pakai untuk memulai program pengembangan atau food estate. Yang pertama di Provinsi Sumatera Utara yang kedua di Provinsi Kalimantan Tengah,"ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Jokowi menjelaskan, kawasan lumbung pangan Kabupaten Humbahas merupakan pengembangan lahan pertanian berbasis hortikultura sebagai komoditi utama. Terdapat 3 komoditi yang akan dikembangkan di kawasan food estate Humbahas di antaranya kentang, bawang merah dan bawang putih.

"Insya Allah ini udah dimulai tanamnya dan hasilnya akan kita lihat kira-kira nanti 2 sampai 2 setengah bulan," ujar dia.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan seluas 61.042 hektare tersebar di 4 kabupaten. Yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Namun untuk kawasan food estate atau lumbung pangan Sumut akan dibangun di lahan seluas 30.000 ha.

Jokowi mengatakan, dalam proyek pengembangan lumbung pangan baru, baik di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Utara, ingin melihat proses bisnis terintegrasi yang nantinya akan dijalankan. Dari situ kemudian akan disempurnakan dan dapat menjadi contoh bagi pengembangan lumbung pangan serupa di provinsi-provinsi lainnya.

"Saya rasa kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada. Ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate," kata Presiden.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, food estate yang dicanangkan di Sumatera Utara akan dibangun di lahan seluas 30 ribu ha. Pada 2020, kata dia, target pembangunan kawasan food estate Humbahas seluas 1.000 hektar (ha) terdiri dari seluas 215 ha dari APBN Kementerian Pertanian (Kementan) sedangkan seluas 785 ha dikelola oleh pihak swasta.

"Lahan-lahan itu akan menjadi bagian dari contoh dari koperasi pertanian dari hulu Ke Hilir dari budidaya pascapanen dan kemudian di industri kan dan 3 komoditi dasar yang bapak presiden perintahkan kepada kami untuk diujicobakan di Sumatera Utara ini," ucap Syahrul.