REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerindra tak ingin berspekulasi soal sosok yang diganti atau mengganti nanti. 

"Gerindra sendiri tidak mau spekulasi ya dan tidak mau intervensi soal-soal tersebut," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/12). 

Ia juga membantah, posisi menteri kelautan dan perikanan merupakan jatah untuk Gerindra. Sebab, Edhy Prabowo yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus ekspor benih lobster merupakan kader Gerindra. "Tidak ada lah, tidak ada jatah menjatah," ujar Habiburokhman. 

Anggota Komisi III DPR itu juga belum mendapatkan informasi perihal waktu dan sosok yang akan direshuffle oleh Jokowi. "Belum, belum. Begituan kan bisa injury time," ujar Habiburokhman.  

Sebelumnya, langkah reshuffle makin mendesak setelah dua menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara, tersandung kasus korupsi. Sebelum dua menteri Jokowi terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi sempat mengapungkan isu reshuffle.  

Pada sidang kabinet paripurna Juni lalu, Jokowi terang-terangan mengancam akan mengganti menteri-menteri yang tidak bisa bekerja cepat dalam penanganan Covid-19, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika