REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar mengenai rencana perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berembus kencang. Informasi yang beredar, perombakan sejumlah posisi menteri segera dilakukan dalam waktu dekat.
Namun menanggapi sinyal reshuffle yang semakin kuat, istana masih memilih bungkam. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian menyampaikan, keputusan merombak kabinet dan mengutus tokoh-tokoh untuk masuk ke dalam kabinet adalah kewenangan Presiden Jokowi sepenuhnya.
"Kapan, siapa, bagaimana semua itu ada di tangan Presiden. Yang pasti kalau pun ada reshuffle, Presiden pasti akan menempatkan putra putri terbaik di pos-pos tersebut," kata Donny, Senin (21/12).
Presiden, ujar Donny, pasti telah menyerap banyak aspirasi masyarakat mengenai sosok yang tepat mengisi dua kursi menteri yang kosong. Termasuk, masukan agar presiden lebih memilih sosok dengan latar profesional tanpa embel-embel partai politik.
"Tetapi pada akhirnya itu semua keputusan presiden. Semua saran yang masuk pasti jadi pertimbangan," kata Donny.
Langkah reshuffle makin mendesak setelah dua menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara, tersandung kasus korupsi. Sebelum dua menteri Jokowi terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi sempat mengapungkan isu reshuffle.
Pada sidang kabinet paripurna Juni lalu, Jokowi terang-terangan mengancam akan mengganti menteri-menteri yang tidak bisa bekerja cepat dalam penanganan Covid-19, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Di luar faktor teknis mengenai kosongnya dua kursi menteri, kuatnya sinyal reshuffle juga muncul karena pekan ini kembali ditemui hari pasaran Jawa Rabu Pon, yang sesuai weton atau hari lahir Presiden Jokowi. Pasaran Pon atau khususnya Rabu Pon memang lekat dengan kebijakan perombakan kabinet yang diambil Presiden Jokowi.
Pada 26 Oktober 2014 lalu, Jokowi mengumumkan susunan kabinet pada Ahad Pon. Lantas pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengumumkan reshuffle pertama kali pada Rabu Pon. Kembali pada Rabu Pon, Jokowi mengumumkan reshuffle lanjutan pada 27 Juli 2016.