REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bowo Pribadi, Binti Sholikah, M Fauzi Ridwan, Rusdy Nurdiansyah, Inas Widyanuratikah
Sekolah secara tatap muka yang sedianya akan mulai dilaksanakan pada awal 2021 sepertinya akan urung terlaksana. Satu per satu daerah mulai memutuskan untuk membatalkan rencana pembukaan sekolah lantaran masih tingginya penularan Covid-19.
Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang telah memastikan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka. Kepastian ini diperoleh setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan surat edaran.
“Penundaan sekolah tatap muka, pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas),” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/12).
Dalam surat edaran tersebut, Ganjar secara khusus telah meminta agar satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga Dikmas untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM). Ganjar menegaskan, sarana prasarana hingga standar operasional prosedur (SOP) pencegahan harus benar- benar disiapkan dengan maksimal.
“Sekarang kita sudah punya di sekolah. Maka kemudian gurunya, siswanya dan seterusnya hingga wali siswa atau orang tua siswa juga mesti dipastikan benar- benar telah siap,” jelas gubernur.
Ia juga menyampaikan, penundaan pembelajaran tatap muka tersebut berlaku untuk seluruh daerah (35 kabupaten/ kota) di wilayahnya. Terutama, daerah dengan lonjakan kasus Covid-18 yang tinggi.
"Lebih baik tunda semuanya, rak sah kesusu (tidak perlu terburu- buru),” tegasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo langsung menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemkot Solo berusaha mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dan mengembangkan metode yang inovatif, kreatif, menantang, serta menyenangkan peserta didik.
"Kita ditunda juga. Sampai kapan, tergantung Pak Gubernur. Kan yang diperintahkan ditunda hanya PAUD, SD, SMP dan Dikmas," kata Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan, Jumat (18/12).
Sebelumnya, Pemkot Solo telah menggelar simulasi PTM di tiga sekolah setingkat SMP khusus kelas IX. Sebelum simulasi, para murid, guru dan karyawan menjalani rapid test.
"Kemarin sudah kami lakukan evaluasi, aman-aman saja. Karena persiapan kamk juga sudah persiapan betul. Mulai dari 3M sampai dengan menghindari kerumunan, pulang pun digilir, tidak pulang bareng-bareng, jadi satu per satu," paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Etty Retnowati, menyatakan, meski pelaksanaan PTM ditunda, tetapi Pemkot terus melakukan persiapan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan telah mengusulkan 23 sekolah untuk melaksanakan PTM pada Januari 2021.
"Lihat situasi dan kondisi tapi persiapan jalan terus. Persiapan sarana prasarana, dan terkait izin orang tua. Tapi ekseskusi untuk sekolah tatap muka masih nunggu situasi dan kondisi, nunggu perkembangan Covid-19 ya. Kalau kami tidak menyiapkan nanti tahu-tahu aman kan malah tidak siap," jelas Etty.
Di Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok juga membatalkan rencana sekolah tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2021. Disdik Kota Depok memutuskan melanjutkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ)
"Untuk itu, para orang tua siswa diminta lebih intensif mendampingi anaknya. Jadi, kami berharap, orang tua dapat lebih intensif lagi mendampingi proses belajar anak secara oniline atau PJJ," ujar Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin di Balai Kota Depok, Jumat (18/12).
Menurut Thamrin, secara umum tidak ada perubahan kebijakan mengenai PJJ. Namun, pada tahun ajaran 2021, Pemkot Depok membolehkan guru melakukan kunjungan ke rumah anak didik.
Tapi, lanjut Thamrin, kunjungan guru ke rumah anak didik tentu dengan syarat ada izin dari orang tua yang bersangkutan dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan anak yang mendesak terkait pembelajaran.
"Untuk meringankan beban pelajar, bantuan kuota dari pemerintah pusat masih berlanjut. Selain itu, bekerja sama dengan Diskominfo Kota Depok, kita memasang wifi di ribuan titik di hampir seluruh RW," ujarnya.
Berbeda dengan Bandung, Pemkot Bandung masih belum memutuskan kebijakan belajar tatap muka pada Januari tahun 2021 akan diberlakukan atau tidak. Sebab, penyebaran kasus Covid-19 terus meningkat termasuk pasien yang meninggal dunia akibat virus korona.
Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengaku belum memutuskan apakah belajar tatap muka di sekolah akan dilakukan pada tahun ajaran baru Januari 2021 mendatang. Menurutnya, kasus Covid-19 di Kota Bandung masih tinggi dan jika tetap tinggi maka kemungkinan besar tidak dapat diberlakukan belajar tatap muka.
"Belum (belajar tatap muka), hasil kajian meningkat terus," ujarnya, Rabu (16/12).
Ia mengaku belajar tatap muka diperkirakan tidak dapat terlaksana namun tetap melihat perkembangan ke depan.
"Ya, kita lihat Covid naik turun lihat saja nanti," katanya. Oded mengatakan jika kasus tetap tinggi maka kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya juga belum dapat memastikan KBM tatap muka di sekolah dapat dilaksanakan pada Januari 2021. Sebab, kasus Covid-19 di kota santri itu masih terus mengalami peningkatan.
Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dadang Yudistira mengatakan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang terbaru, zonasi wilayah tak lagi menjadi pertimbangan sekolah untuk dapat menggelar KBM tatap muka. Saat ini, keputusan sepenuhnya ada di tangan sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah daerah.
"Namun, pemkot sangat memperhatikan keselamatan guru dan siswa lebih utama. Kita berharap tak muncul klaster baru dari kegiatan pendidikan. Apalagi kondisi kasus Covid-19 masih terus meningkat," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (18/12).
Dadang menyebutkan, saat ini hampir semua dari 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya berstatus zona merah. Hanya empat kelurahan yang berstatus zona hijau.
Meski zonasi tak lagi jadi pertimbangan untuk menggelar KBM tatap muka, hal itu menjadi kekhawatiran pemerintah jika tatap muka dipaksakan berjalan pada Januari tahun depan. Menurut dia, kemungkinan tatap muka pada januari belum bisa dilakukan.
"Kita tak menjamin Januari bisa dilaksanakan KBM. Kita tunggu kondisi mereda," ujar dia.
Sebelumnya, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (GTK PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Santi Ambarukmi mengingatkan kesiapan yang menyeluruh bagi satuan pendidikan dalam hal pembukaan sekolah. Santi mengatakan, satuan pendidikan PAUD harus betul-betul memastikan terpenuhinya protokol kesehatan.
"Kita sendiri harus bisa mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya ketika ingin membuka sekolah kembali," kata Santi dalam webinar bertajuk Mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka yang Sehat, Aman, Nyaman, dan Menyenangkan di Masa Pandemi, Senin (14/12).
Selain mengikuti protokol kesehatan, satuan pendidikan juga wajib memenuhi daftar periksa yang telah ditetapkan di dalam SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Santi menegaskan, daftar periksa itu harus menjadi pertimbangan pembukaan sekolah.
Hal kedua yakni adalah memastikan kesiapan guru dan tenaga kependidikan saat sekolah dibuka kembali. "Jadi kepala sekolah, guru, mempersiapkan betul-betul dari segi sarana prasarana sekolah yang ada dan kebersihan dan persiapan yang perlu dipenuhi sebelum sekolah dibuka," kata dia.
Selanjutnya, satuan pendidikan juga harus menyiapkan strategi pelaksanaan pembelajaran nantinya. Bagaimana siswa mengikuti pembelajaran dan berapa jumlah siswa yang hadir harus betul-betul diatur sistemnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya.
"Apakah tadi, dengan maksimal lima anak di sekolah yang harus diterima tiap hari, ini juga menjadi pertimbangan khusus skenario yang dipersiapkan bapak ibu semuanya," kata Santi.
Lebih lanjut, di dalam SKB Empat Menteri juga disebutkan, keputusan akhir anak belajar tatap muka atau tidak ada di orang tua atau wali siswa. Oleh karena itu, Santi mengatakan orang tua harus menjadi bagian yang dilibatkan dalam pembukaan satuan pendidikan PAUD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika