REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menggulirkan program vaksinasi Covid-19. Pemprov menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait pendistribusian vaksin Covid-19.
"Insya Allah, Jakarta siap, kami menunggu arahan dari pada pemerintah pusat yang diatur oleh Kementerian Kesehatan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab pers, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan, DKI Jakarta siap mendistribusikan vaksin itu usai hasil uji vaksin dinyatakan aman. Jika sudah tersedia, Ariza mengatakan, vaksin akan diberikan pertama kali kepada kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan, polisi, TNI, serta pegawai negeri sipil (PNS).
"Sesuai dengan ketentuan, tentu akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan kemudian tenaga PNS, polisi, dan lainnya," ujar Ariza.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menunggu vaksin yang diberi dari Pemerintah Pusat. Ariza mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp 5,3 triliun untuk menangani permasalahan pandemi Covid-19.
Dana tersebut termasuk dengan anggaran yang dapat digunakan untuk membeli vaksin jika betul-betul diperlukan. Anggarannya ditujukan untuk 2021.
"Akan diatur seperti yang kemarin itu, dibagi tiga bagian, yaitu kepentingan kesehatan, kepentingan jaringan pengaman sosial atau bantuan sosial dan ketiga stimulus ekonomi ," kata Ariza.