REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Komisi I DPR RI meminta agar pemerintah terus menggencarkan sosialisasi menyangkut program vaksinasi Covid-19 yang direncanakan dimulai pada Januari tahun 2021 mendatang. Sebab, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang program vaksinasi yang akan menyebabkan keraguan dan kekhawatiran.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengungkapkan, masyarakat kurang mampu yang berada di pelosok Indonesia masih belum mengetahui tentang kepastian memperoleh vaksin Covid-19. Menurutnya, keberadaan lima juru bicara vaksin Covid-19 pun masih belum memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang cara memperolehnya.
"Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalahan akibat pandemik atau salah satu dari sekian banyak solusi," ujarnya, Senin (14/12) melalui keterangan yang diterima. Menurutnya, terdapat masyarakat yang masih berspekulasi tentang vaksin.
"Masyarakat mulai bertanya-tanya, mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar," ujarnya.
Dia mengatakan, terkait adanya petisi masyarakat ke DPR yang meminta vaksin Covid-19 harus direspons segera oleh pemerintah. "Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat," katanya.
Farhan menambahkan, pihaknya mendukung PT Bio Farma yang merancang infrastruktur untuk proses distribusi vaksin. Menurutnya, vaksinasi harus dilaksanakan dengan adil merata kepada masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke.
"Kita semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi nasional ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika