REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memutuskan daerah-daerah prioritas vaksinasi Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, sistem distribusi vaksin akan dikelola dengan dashboard data yang terintegrasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang di dalamnya juga mencakup Kementerian Kesehatan. 

Menurut Wiku, pemerintah saat ini masih menyusun perencanaan vaksinasi. Penentuan daerah prioritas vaksinasi, ujar Wiku, masuk sebagai salah satu indikator dalam perencanaan vaksinasi. 

"Pemerintah sedang berkoordinasi secara intensif untuk pastikan proses distribusi yang profesional, tepat sasaran, dan pertimbangkan skala prioritas. Informasi lain yang lebih teknis seperti porsi dan wilayah pembagian akan sampaikan kemudian setelah tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan," kata Wiku. 

Namun di luar daerah prioritas, pemerintah telah mengumumkan kelompok yang dianggap paling memerlukan akses vaksinasi tahap awal. Kelompok prioritas yang dimaksud antara lain mereka yang bekerja di garda depan seperti petugas medis dan petugas lapangan, kelompok risiko tinggi seperti mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta dan usia lanjut, dan kelompok risiko dari contact tracing dan keluarga dari kontak kasus.

Di luar kelompok prioritas tersebut, pemerintah nanti juga membuka akses vaksinasi mandiri bila pasokan vaksin Covid-19 mencukupi. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan menyiapkan sedikitnya 160 juta dosis vaksin untuk program vaksinasi mandiri nantinya. Vaksinasi mandiri ini bisa diakses oleh masyarakat atau perusahaan yang mampu secara ekonomi.

Seperti diketahui, vaksin Covid-19 produksi Sinovac dari China sudah tiba di Indonesia pada Ahad (6/12) lalu. Pada gelombang pertama kedatangan ini, tiba sebanyak 1,2 juta dosis vaksin siap suntik. Sementara, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lain yang tiba pada Januari 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika