REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf tak sepakat dengan usulan agar guru mendapat prioritas vaksinasi Covid-19 jelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Dede meyakini vaksinasi lebih tepat diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.
Pemerintah sudah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Dalam SKB tersebut, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin PTM di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing. Pemberian kewenangan penuh tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.
"Semua orang butuh vaksin, tapi tenaga kesehatan setiap saat rentan tertular Covid-19 karena menangani orang yang pasti sakit. Rasanya profesi lain bisa menunggu beberapa waktu dahulu," kata Dede kepada Republika, Rabu (9/12).
Dede menekankan agar sekolah sebaiknya mematuhi pedoman yang ditetapkan pemerintah sebelum memberlakukan PTM. Politisi asal partai Demokrat itu optimis penularan Covid-19 dapat dicegah jika menaati pedoman PTM di masa pandemi.
Para guru diimbau menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) ketika PTM berlangsung. Para guru juga diminta mengedukasi siswa supaya mematuhi 3M.
"Sementara untuk penjagaan, rapid dan swab guru secara rutin bisa sebagai pencegahan. Sebagaimana saat ini dilakukan juga oleh (profesi) yang lain," ujar Dede.
Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat agar para guru divaksinasi Covid-19 lebih dulu sebelum dimulainya PTM di sekolah. PGRI Kota Bogor meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terburu-buru melaksanakan PTM tanpa mempersiapkan kondisi kesehatan para gurunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika