REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, kebebasan sipil di Indonesia sepanjang 2020 ini mengalami kemerosotan. Hal itu ditandai dengan banyaknya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dipersoalkan baik dengan cara pidana maupun intimidasi.
"Misal intimidasi terhadap akademisi, terhadap aktivis mahasiswa, juga sejumlah jurnalis," kata Usman dalam diskusi daring yang digelar LP3ES, Rabu (9/12).
Usman menambahkan, merosotnya ruang kebebasan sipil tersebut terjadi lantaran menguatnya peran aparat keamanan. Menurutnya, ada banyak tindakan berlebihan yang dilakukan kepolisian terjadi pada tahun ini, baik di ruang publik nyata maupun maya.
"Dalam proses pemberangusan kebebasan sipil itu kita bisa lihat bentuk-bentuk yang baru seperti pemblokiran internet di Papua yang pernah terjadi juga dan tahun ini dikoreksi oleh pengadilan tata usaha negara," ujarnya.
Selain itu, Usman mengatakan, masih ada 35 aktivis politik di Maluku dan Papua yang juga dipenjara. Bahkan, beberapa hari lalu Amensty Internasional merilis temuan adanya kekerasan negara terhadap demonstran baik mahasiswa maupun buruh mulai dari Sumatra, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi.
Selain merosotnya kebebasan sipil, dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu mengatakan, merosotnya kebebasan beroposisi juga terjadi selama 2020. Tidak adanya oposisi di parlemen memunculkan adanya oposisi dari kalangan masyarakat seperti mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Bahkan baik mahasiswa maupun KAMI sama-sama mendapat perlakuan represif dari aparat kepolisian. "Jadi ruang kebebasan sipil, kebebasan beroposisi itu adalah dua tanda dari peristiwa yang mengonfirmasi regresi demokrasi di Indonesia, kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia," kata dia.
Ia menyebut, satu-satunya yang masih bisa dikatakan belum merosot yaitu berlangsungnya pemilihan umum di tahun 2019 dan pilkada serentak 2020. Sehingga menurutnya Indonesia masih dikatakan sebagai negara yang masih memelihara demokrasi elektoral.
"Dari tiga indikasi besar apakah Indonesia mengalami kemunduran atau tidak yang pertama jelas mundur ruang kebebasan sipil, yang kedua jelas mengalami kemunduran tidak adanya oposisi politik, kalau pun muncul oposisi dari bawah ketika dari atas tidak muncul itu direpresi. Yang ketiga adalah masih tersisa elektoral democracy yang saya kira itu masih sesuatu yang kita syukuri," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika