REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah ramai dikritik berbagai kalangan, akhirnya DPRD DKI Jakarta batal naik gaji. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, besaran gaji dan tunjangan anggota dewan pada 2021 sama besarnya dengan tahun 2020.
Pras menjelaskan, seluruh besaran terkait gaji dan tunjangan anggota dewan yang tertera dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) sudah dievaluasi. Besarannya akan dikembalikan seperti dalam APBD 2021.
"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran dalam RKT) sudah terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Pras kepada wartawan usai menggelar rapat pengesahan APBD 2021 DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/12).
Pras juga membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa setiap anggota dewan mendapat gaji Rp 700 per bulan. "Ada mungkin beberapa yang gelondongan belum diselesaikan akhirnya terselesaikan. Itu kan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata dia.
Oleh karenanya, Pras menegaskan, bahwa draft RKT yang disebarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah draft yang belum rampung dibahas. Dia pun menyebut PSI telah melakukan pembohongan publik.
"Apa yang terjadi sekarang beredar di media sosial itu adalah pembohongan publik," kata Pras.
Pras juga menyebut PSI tak beretika. Sebab, PSI lebih memilih menyebarkan draft yang belum rampung ketimbang membahasnya di dalam rapat-rapat anggaran.
"Ya ngak ada etikanya bos. Kalau mau, berdebat saja di dalam komisi dan pansus, jangan di medsos. Ini kan kasian masyarakat jadi bingung," kata dia.
Sebelumnya, beredar luas di media sosial bahwa anggaran RKT DPRD DKI per anggota mencapai Rp 8,3 miliar per tahun. Per bulannya Rp 689 juta. Publik pun ramai-ramai mengkritik DPRD DKI sebab dinilai tak pantas menaikkan gaji di tengah pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
