REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani menilai aksi Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat, hanya merupakan kamuflase politik. Benny dianggap semata ingin menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.

"Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/12).

Puan mengecam keras aksi yang dilakukan Benny Wenda. Dia meminta, Pemerintah Indonesia merespons dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda karena sepak terjangnya sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.

“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” ucap Puan.

Puan menilai, aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.

Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif. Selain itu, kata Puan, Pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.

Menurut dia, kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain. "Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," ujar alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika