REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghadiri kegiatan Sosialisasi Program JKN - KIS di Kota Kabupaten Cirebon Indramayu, 28-29 November 2020 ini secara daring. Dalam kesempatan itu, Netty meminta BPJS agar melakukan evaluasi pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) agar standar kepuasan pelanggan terpenuhi.
"Momentum akhir tahun penting dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan BPJS dalam memenuhi standar kepuasan pelanggan," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (30/11).
Dia menyampaikan, bahwa kesehatan adalah hak rakyat yang dijamin negara. BPJS sebagai badan penyelenggara harus memastikan program jaminan ini berjalan dengan baik.
"Terdapat sejumlah catatan kritis untuk BPJS dalam penanganan program JKN - KIS. Misalnya, sengkarut data NIK, akses online dan layanan faskes yang masih banyak dikeluhkan rakyat. Saya meminta BPJS agar terus melakukan perbaikan manajemen internal dan kolaborasi optimal dengan para pemangku kepentingan agar pelayanan ke depan makin paripurna" ujarnya.
Netty juga mengimbau, masyarakat agar bergotong-royong menyukseskan program JKN - KIS. "Negara belum mampu menjamin pembiayaan kesehatan untuk seluruh rakyat. Oleh sebab itu, tertib membayar iuran dan tertib mengikuti prosedur adalah cermin sikap gotong-royong dari seluruh rakyat," katanya.
Kegiatan sosialisasi program JKN -KIS dihadiri oleh masyarakat Kota Kabupaten Cirebon dan Indramayu dari kalangan ibu-ibu majelis taklim, guru, serta pemuda milenial kampus dan sekolah.
Netty juga meminta masyarakat agar menjaga kesehatan sebagai tindakan pencegahan dari jatuh sakit.
"Kita harus mengubah paradigma kesehatan dari kuratif (mengobati) menjadi preventif dan promotif (mencegah dan mempromosikan). Apalagi di masa pandemi ini, di mana penularan Covid-19 masih tinggi dan lonjakan kasus terus terjadi. Jaga kesehatan dengan hidup lebih bersih, lebih sehat, lebih disiplin dengan menjalankan prokes 3M" ajaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika