REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus proyek izin pembangunan rumah sakit swasta di Cimahi, Jumat (27/11). Periode sebelumnya, Wali Kota Cimahi, Atty Suharti dan suaminya yang mantan Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija juga diciduk terkait korupsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengungkapkan peristiwa penangkapan Wali Kota oleh KPK yang kembali terjadi di Cimahi menjadi catatan pemerintah. Ia berharap peristiwa tersebut tidak kembali terulang.
"Saya belum bisa berkomentar soal itu, dulu pernah terjadi ini catatan bagi kami untuk tidak terulang. Kita berharap sekalipun sudah banyak beredar berita terkait OTT mudah-mudahan itu semua bisa diselesaikan. Tentu saja kita harapkan tidak ada apa-apa untuk pemerintah kota," ujarnya, Jumat (27/11).
Ia melanjutkan, pihaknya meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja maksimal pasca Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, layanan-layanan untuk masyarakat harus tetap berjalan.
"Kemungkinan (ASN) sudah pada tahu karena media zaman sekarang mudah diakses. Saya imbau ASN tetap bekerja dengan semangat, jangan masyarakat terkurangi hak-hak untuk dilayani," ujarnya.
Ia pun tidak memberikan komentar lebih jauh terkait kemungkinan pelaksana tugas yang akan menggantikan Wali Kota Cimahi. Menurutnya, pihaknya saat ini masih menunggu konfirmasi dari aparat yang berwenang.
"Belum berpikir sejauh itu (plt) karena untuk saat itu, sekali lagi kita masih menunggu konfirmasi atau informasi dari aparat yang berwenang," katanya.
Dikdik mengaku belum bertemu langsung dengan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna sejak pagi hari. Bahkan, ia mengatakan telah mengontak Wali Kota Cimahi dan ajudannya namun tidak didapati jawaban.
"Iya, nggak sempat ke sini (ke pemkot)," katanya.