Rabu 25 Nov 2020 17:31 WIB

Hari Guru, P2G: Horornya Gaji Guru Honorer

P2G banyak diisi oleh guru-guru honorer, yang upahnya hanya 500-700 ribu/bulan.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto
Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim (kiri) didampingi Sekjen FSGI Heru Purnomo memberikan keterangan catatan akhir tahun pedididkan 2017 di Gedung LBH Jakarta, Senin (26/12).
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim (kiri) didampingi Sekjen FSGI Heru Purnomo memberikan keterangan catatan akhir tahun pedididkan 2017 di Gedung LBH Jakarta, Senin (26/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti masih rendahnya gaji guru honorer dalam Perayaan Hari Guru pada Rabu (25/11). P2G menyampaikan sejumlah catatan sekaligus rekomendasi untuk pemerintah pusat dan daerah.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim meminta kesejahteraan guru khususnya guru honorer di sekolah swasta dan negeri ditingkatkan. Ia menyarankan Pemda memberikan upah guru honorer minimal setara UMP/UMR, sehingga kisah guru honorer yang tragis sebab kesejahteraannya sangat minim tidak terjadi lagi.

"P2G banyak diisi oleh guru-guru honorer, yang upahnya hanya 500-700 ribu/bulan. Di sisi lain mereka tetap dituntut sempurna dan profesional dalam melaksanakan tugas. Kami sangat sedih honor guru honorer ini horor, ini sangat tidak manusiawi," kata Satriwan dalam keterangan resmi yang diterima Republika pada Rabu (25/11).

Oleh karena itu, P2G mengapresiasi 

Kemdikbud dan Kemenpan RB plus Komisi X ketika membuat kebijakan membuka lowongan seleksi guru honorer menjadi Guru P3K sebanyak 1 juta lowongan tahun depan. Satriwan meyakini kebijakan strategis ini akan sangat membantu kekurangan guru di tanah air. 

"Sampai 2024 Indonesia kekurangan 1,3 juta guru. Dengan dibukanya lowongan 1 juta guru, diharapkan akan menaikkan kesejahteraan para guru honorer dengan menjadi ASN ke depan," ujar Satriwan.

Di sisi lain, P2G mengapresiasi kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim di awal kepemimpinannya terkait guru: Penyederhanaan RPP Guru; Menghapuskan UN yang selalu jadi beban guru dan siswa; Bantuan Subsidi Kuota Internet; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

"Harus jujur diakui, beberapa kebijakan di atas sangat membantu guru khususnya di masa pandemi ini," ucap Satriwan. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement