REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah berharap, program Lumbung Pangan Jatim yang menjadi upaya mewujudkan ketahanan pangan bisa berlangsung secara berkelanjutan. Politisi PKB itu mengatakan, Lumbung Pangan Jatim memiliki amanah yang harus dilaksanakan. Antara lain, penyerapan produk petani. Termasuk produk sisa pengiriman ke industri.
"Dengan begitu, petani memiliki kepastian pasar. Harga produk mereka tetap stabil," kata Anik di Surabaya, Ahad (22/11).
Anik bependapat, Lumbung Pangan Jawa Timur yang beroperasi sejak April 2020 mampu mengendalikan harga bahan pokok di pasar. Mengingat lumbung pangan memberi kepastian stok bahan pokok selalu ada, sehingga masyarakat tidak panik. Sejatinya, program tersebut berlangsung hingga pertengahan Juli 2020.
Pemprov Jatim kemudian memperpanjang hingga akhir Desember 2020. Selama beroperasi, kata Anik, harga bahan pokok di Jawa Timur terbukti stabil. Kenaikan harga tidak signifikan, bahkan saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Di sisi lain, para tengkulak tidak berani melakukan aksi ambil untung.
"Dulu, mereka bisa memainkan harga dengan memborong produk tani lalu menimbunnya. Produk tersebut mulai didistribusikan saat barang mulai langka. Mereka ambil untung besar dari harga petani," ujar Anik.
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi menambahkan, ketahanan pangan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Memurutnya, ketahanan pangan menjadikan suatu daerah lebih mandiri. Dampaknya, inflasi dan deflasi daerah tetap stabil.
Pengelola Lumbung Pangan Jawa Timur Mirza Muttaqien mengatakan, program menyerap produk petani sudah diterapkan. Dia sepakat rantai disitribusi produk pertanian harus dipangkas. Sehingga harga jual kepada masyarakat menjadi murah. Dampak lainnya adalah harga kebutuhan pokok di pasaran juga terkontrol.
Terkait kelanjutan Lumbung Pangan Jatim yang rencananya akan berakhir pada Desember 2020, pihak terkait masih melakukan pembahasan dan dievaluasi apakah nantinya bisa diperpanjang atau tidak. “Kita masih evaluasi, dan menunggu arahan Gubernur (Khofifah). Namun kita akan memulai untuk menyiapkan sistem logistik daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
