REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau pemerintah daerah terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 2018 di Sulawesi Tengah (Sulteng) agar melaporkan perkembangan penyaluran bantuan kepada korban bencana secara transparan.

"Supaya masyarakat, utamanya korban bencana yang terdata sebagai penerima bantuan tahu siapa-siapa saja yang sudah mendapat bantuan hunian tetap (huntap) atau dana stimulan rumah rusak atau belum," katanya saat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu, Selasa (10/11).

Caranya, dengan mengumumkan atau menempel data calon penerima bantuan yang sudah menerima haknya yang yang belum serta di setiap kantor kelurahan, desa atau kecamatan di daerah terdampak bencana.

Agar dengan cara seperti itu masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah yang mengelola dana bantuan tersebut perihal penyaluran bantuan itu. "Jadi tidak boleh ada data yang ditutupi. Ketika masyarakat ingin tahu sampaikan apa adanya," ujarnya.

Selain itu Doni meminta Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala agar mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan yang disalurkan oleh BNPB.

Terutama, tidak selalu mengubah-ubah usulan data penerima bantuan berserta nominalnya. "Tidak bisa setiap bulan mengusulkan dengan data usulan yang berbeda -beda," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika