Jumat 06 Nov 2020 17:01 WIB

Kemensos Akomodasi BLT Dana Desa di Program Bansos Tunai

Dari hasil penyisiran diperoleh 57.175 KPM yang tersebar ke 67 Kabupaten/Kota

ilustrasi:bansos - Petugas memotret identitas penerima bantuan sebagai tanda bukti saat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), di Kantor Pos, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Rabu (5/8). BST dengan jumlah Rp 300.000 itu diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Foto: Republika/Edi Yusuf
ilustrasi:bansos - Petugas memotret identitas penerima bantuan sebagai tanda bukti saat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), di Kantor Pos, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Rabu (5/8). BST dengan jumlah Rp 300.000 itu diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyaksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). BST disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)  yang tidak terjangkau oleh bantuan sosial (bansos).

"BST disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sasaran BST kali ini adalah KPM BLT Dana Desa yang belum terjangkau bantuan sosial, karena anggarannya yang terbatas sementara jangkauannya luas. Ini bentuk sinergi dan kolaborasi, " kata Mensos Juliari.

Baca Juga

Mensos Juliari menyampaikan, data penerima bantuan merupakan usulan dari Kemendes PDTT melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendes PDTT. Data ini kemudian disisir oleh Pusdatinkesos.

Dari hasil penyisiran diperoleh 57.175 KPM yang tersebar ke 67 Kabupaten/Kota di 11 provinsi. "Bansos sudah mulai disalurkan kepada KPM sejak Oktober lalu selama tiga bulan,  yakni sampai Desember 2020. Setiap KPM menerima Bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan," katanya.

Di seluruh Provinsi Jawa Barat,  terdapat sebanyak 5.184 KPM BST dari BLT DD dengan total bantuan senilai Rp 1.555.200.000.

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan bagaimana BLT DD yang semula program Kemendes PDTT lalu diakomodasi sebagai program bansos Kemensos, yakni BST. Ia menyatakan, dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden kementeriannya melakukan realokasi anggaran dan menyelenggarakan program bantuan sosial.

Untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19, Kemendes PDTT menyelenggarakan Program BLT DD. Namun dalam perjalanannya, anggaran Kemendes PDTT tidak bisa menjangkau seluruh sasaran. "Saya melaporkan kepada Presiden anggarannya habis. Dan keputusannya adalah BLT DD diambilalih oleh Kemensos menjadi BST, " katanya.

Abdul Halim menyatakan hal ini sebagai bentuk komitmen tinggi dan kecintaan Presiden Joko Widodo kepada rakyatnya agar bansos tetap berkesinambungan. Terkait akomodasi program Kemendes PDTT,  Mensos Juliari menyatakan sebagai sinergi dan perpaduan sangat bagus.

"Yang utama adalah bagaimana memikirkan nasib rakyat terdampak pandemi. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden,"  katanya.  

Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari dan Mendes PDTT juga menyaksikan penyaluran BST yang selama ini menjadi program rutin Kemensos dalam penanganan Covid-19 untuk masyarakat di Subang. 

Program BST Kemensos,  di Jawa Barat,  alokasi kuota BST sebanyak 182.714 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp 657.774.000.000 Untuk Provinsi Jawa Barat alokasi kuota BST sebanyak 1.070.708 KPM dengan nilai total sebanyak Rp 3.854.728.000.000.

Amri Amrullah

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement