REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus dan Juru Bicara Kementrian ATR/BPN tentang Undang-Undang Cipta Kerja Taufiqulhadi merespons adanya anggapan yang mengatakan bahwa satuan rumah susun dapat dimiliki orang asing. Dia tak membantah terkait hal tersebut, hanya saja orang asing tidak bisa membeli rusun sekaligus tanah.
"Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah kita susun, orang asing hanya bisa membeli rumah susun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan. Jika rumah susun itu hilang, maka kepemilikan tempat hunian orang asing itu pun akan hilang," kata Taufiqulhadi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis (5/11).
Selain itu pemerintah juga mengatur dalam PP tersebut bahwa rumah susun yang diperuntukkan untuk rakyat yang berpendapatan menengah dan rendah, tidak boleh dibeli oleh orang asing. "Orang asing hanya dapat membeli rumah susun dalam kategori harga tertentu, yang harga tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) nanti," tuturnya
Dia juga merespons adanya pendapat yang mengatakan diperbolehkannya orang asing memiliki rumah susun bertentangan dengan Reforma Agraria. Menurutnya, adanya anggapan itu merupakan pendapat yang terlalu ditarik-tarik dan tidak ada korelasinya sama sekali.
"Rusun bagi orang asing adalah satu hal, reforma agraria adalah urusan lain," kata Taufiqulhadi.
Dia menjelaskan, ketentuan rumah bagi orang asing dalam UU Cipta Kerja dihadirkan sebagai respon untuk menyambut orang asing yang akan mendukung pembangunan dalam negeri. Orang-orang asing diperkirakan akan banyak hadir ke Indonesia selaras dengan kehadiran investasi yang mereka bahwa.
Taufiqulhadi mencontohkan, di negara lain seperti Australia. Kata dia, jika ada yang membawa investasi dalam skala besar, orang asing bisa membeli tanah dan rumah sekaligus.
"Tapi, kita tidak bersikap seliberal itu, meskipun kita memberikan kesempatan untuk memiliki properti juga di Indonesia tapi hanya rumah dalam arti hak ruang," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
