REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Guna mengatasi kelangkaan pupuk di suatu daeeah, Dinas Pertanian Jawa Timur telah menyiapkan beberapa langkah. Di antaranya skema realokasi pupuk antar kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo menjelaskan, dengan skema realokasi tersebut, artinya ketika ada daerah yang serapan pupuk bersubsidinya rendah, akan dialihkan ke daerah lain yang serapan pupuknya tinggi.
Dinas Pertanian Jatim akan melakukan evaluasi pada November ini. "Kalau ada kabupaten/kota yang serapannya rendah akan kita realokasikan ke kabupaten/kota yang serapannya tinggi. Supaya merata," kata Hadi di Surabaya, Selasa (3/11).
Hadi mengungkapkan, Jatim mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2.,4 juta ton untuk disalurkan sepanjang 2020. Jumlah itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,7 juta ton pupuk bersubsidi.
Hadi melanjutkan, dari total 2,3 juta ton pupuk bersubsidi, hingga Oktober 2020 baru 68 persen yang terserap. Ia memastikan, stok pupuk bersubsidi di Jatim masih sangat aman untuk memenuhi permintaan petani hingga akhir 2020.
"Insya Allah aman. Kalau dibandingkan tahun lalu, memang turun sekitar 400 ribu ton. Tapi kalau berdasarkan data serapan baru terealisasi 68 persen," kata Hadi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, distribusi pupuk subsidi akan terus dilakukan dan dikawal demi mengantisipasi penyalahgunaan dan kecurangan. Kementan juga diakuinya terus memperbaiki pengelolaan pupuk bersubsidi, baik dari aspek perencanaaan melalui pengembangan aplikasi e-RDKK, maupun aspek penyaluran melalui Kartu Tani.
Syahrul mengatakan, penyediaan pupuk bersubsidi dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi komoditas pertanian. Pupuk adalah bagian untuk menghadirkan ketahanan pangan, agar pertanian lebih baik.
"Pupuk hal yang penting. Pupuk itu bukan cuma masalah alami saja,” kata Syahrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika