REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo mengungkapkan, Jatim mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2.366.523 ton untuk disalurkan sepanjang 2020. Jumlah itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,7 juta ton pupuk bersubsidi.

Hadi melanjutkan, dari total 2,3 juta ton pupuk bersubsidi, hingga Oktober 2020 baru 68 persen yang terserap. Ia memastikan, stok pupuk bersubsidi di Jatim masih sangat aman untuk memenuhi permintaan petani hingga akhir 2020.

"Insya Allah aman. Kalau dibandingkan tahun lalu, memang turun sekitar 400 ribu ton. Tapi kalau berdasarkan data serapan baru terealisasi 68 persen," kata Hadi di Surabaya, Selasa (3/11).

Terkait keluhan petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, Hadi menyatakan bisa saja terjadi karena beberapa hal. Seperti adanya peraturan dari pemerintah bahwa penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan Kartu Tani. Meskipun kemudian kebijakan tersebut dianulir karena belum siap.

Sehingga sekarang sampai Desember nanti boleh menebus dengan mengisi formulir saja. Hadi melihat, mungkin yang membuat susah karena di formulir petani harus menjelaskan berapa banyak kebutuhan pupuk dan akan menanam kapan.

"Kendalanya itu. Pupuknya ada tapi enggak ngisi formulir," ujar Hadi.

Selain itu, kata Hadi, kesulitan mendapat pupuk bersubsidi tersebut bisa juga karena petani ketakutan tidak mendapat pupuk. Sehingga jatah pupuk yang seharusnya diserap pada bulan selanjutnya, telah habis diborong petani. Hal itu tergambar dari tingginya serapan pupuk di beberapa daerah di Jatim.

"Seperti Madiun, serapannya September saja sudah 80 persen. Begitu sekarang mau habis kan bingung sudah dihabiskan duluan. Harusnya ambil pupuk itu perlahan sesuai jadwal musim tanam," ujar Hadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika