REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Damn! I Love Indonesia sekaligus presenter Daniel Mananta menjelaskan alasan dirinya mendonasikan 15 sepeda lipat buatan anak bangsa ke Kantor Staf Presiden. Dalam konferensi pers bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, secara virtual melalui aplikasi zoom, Daniel mengaku mendonasikan sepeda ke KSP karena meyakini KSP akan mendukung produk dalam negeri.
"Niat kami, karena kami melihat KSP adalah lembaga yang tepat sekali kami berikan 15 sepeda untuk support produk dalam negeri," ujar Daniel, Rabu (28/10).
Daniel mengaku cukup kaget ketika membaca namanya bersanding dengan nama Presiden Joko Widodo di halaman utama media massa terkait pemberian sepeda tersebut. Dia mengatakan, dirinya bersama dengan CEO PT Roda Maju Bahagia Hendra tidak berniat memberikan sepeda kepada Presiden Jokowi atau Moeldoko, layaknya pemberitaan yang marak belakangan.
Sepeda tersebut diberikan kepada KSP dengan harapan dan keyakinan KSP dapat mendukung produk buatan anak bangsa. Terlebih sepeda itu merupakan edisi khusus Sumpah Pemuda yang diberi nama Sepeda Persatuan.
"Saya sangat peduli sama kebinekaan, persatuan dan saya merasa alangkah baiknya jika kita bisa menggaungkan lagi isi Sumpah Pemuda melalui bentuk sepeda yang sekarang digemari masyarakat," ujar dia.
Dalam konferensi pers itu, Moeldoko juga menegaskan sepeda tersebut bukan diberikan kepada Presiden Jokowi atau dirinya, melainkan didonasikan kepada KSP secara kelembagaan. Dia mengatakan, sepeda itu tidak digunakan untuk kepentingan KSP, melainkan akan diberikan KSP kepada para anak muda di daerah, manakala ada kunjungan kerja KSP ke daerah.
"Sepeda-sepeda ini nanti akan kita berikan kepada anak-anak muda di daerah. Jadi nanti bisa kita buat lomba buat anak-anak muda hadiahnya sepeda itu," ujar Moeldoko.
Adapun dalam siaran pers KSP sebelumnya disebutkan dua anak bangsa, yakni CEO PT Roda Maju Bahagia Hendra dan CEO Damn! I Love Indonesia sekaligus presenter Daniel Mananta memberikan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda untuk Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu, Moeldoko mengakui ada kesalahan redaksional dalam siaran pers tersebut.