Jumat 23 Oct 2020 05:56 WIB

DPR Sarankan Prabowo Lakukan ini Dibanding Beli Jet Typhoon

Legislator sarankan Prabowo lakukan ini dibanding beli jet Typhoon bekas

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Pesawat Eurofighter Typhoon
Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Pesawat Eurofighter Typhoon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengincar pesawat tempur Eurofighter Typhoon. Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengusulkan agar Prabowo menggagas kerja sama pengembangan teknologi komunikasi pertahanan dengan Austria ketimbang membeli Typhoon bekas. 

"Ada banyak inovasi Austria yang bisa kita adopsi guna pengembangan industri pertahanan. Hal ini yang sebaiknya dilakukan pak Prabowo sebagai legacy beliau yang dikenal sebagai Jendral cerdas," kata Willy kepada Republika.co.id, Kamis (22/10).

Baca Juga

Menurutnya sejumlah persoalan berpotensi akan muncul jika Prabowo tetap ngotot membeli pesawat buatan Austria tersebut. Oleh karena itu ia berharap agar Prabowo mengedepankan pertimbangan alih tehnologi dan asistensi industri dalam setiap keputusan pembelian alutsista yang juga disertakan dalam kontrak Kerjasama.

"Jika tidak disertai hal demikian sebaiknya pembelian Typhoon dibatalkan saja," ujarnya.

Sejumlah masalah lain yang berpotensi akan muncul jika pembelian Typhoon dilakukan yaitu negara berpotensi digugat oleh korporasi. Politikus Partai Nasdem itu menyarankan agar kontrak pembelian yang dibuat yaitu bukan G to G atau antarpemerintah, tetapi antara industri pertahanan dalam negeri dengan penyedia.

"Kita berhak juga mengenakan syarat tambahan wajib berupa alih teknologi dan asistensi industri pendukungnya (modifikasi, spare parts, dan komponen lokal) kepada penyedia di Austria. Hal ini sejalan dengan UU Industri Pertahanan yang melarang kita memiliki ketergantungan kunci kepada penyedia alutsista," ungkapnya.

Wakil ketua badan legislasi (Baleg) DPR tersebut juga mengingatkan terkait isu dugaan korupsi produsen Typhoon kepada tentara Austria yang melakukan pembelian sebagaimana yang diberitakan media. Dirinya berharap agar hal tersebut benar-benar diperjelas. 

"Jangan sampai ketika kontrak G to G ditandatangani akan menimbulkan masalah bagi kita," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement