REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku Indonesia mendapatkan kepastian ketersediaan vaksin virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari berbagai perusahaan farmasi dari Cina yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Cansino sebanyak 9,1 juta vaksin. Ketersediaan vaksin itu pada November dan Desember 2020 mendatang.
Kendati demikian, kepastian bisa diberinya vaksin Covid-19 tergantung pada pemberian Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Kalau ditotal November dan Desember nanti, kami sudah mendapatkan kepastian ketersediaan vaksinasi untuk digunakan bagi 9.100.000 (orang)," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto saat berbicara di konferensi virtual Update Vaksin Covid-19, Senin (19/10).
Yuri memastikan, proses ini terus berjalan dan kepastian ketersediaan sangat tergantung pada UEA yang dikeluarkan BPOM dan rekomendasi kehalalan dari Kemenag dan MUI. Artinya, vaksin ini aman menurut BPOM dan halal menurut otoritas agama pemerintah Indonesia.
Ia menambahkan, tim lembaga-lembaga tersebut sedang berada di China untuk berbagi data dan mempelajari vaksin ini. Sejauh ini, ia menyebutkan perusahaan Sinovac siap memberikan vaksin dalam bentuk sudah jadi sebanyak dua kali sebanyak 1,5 juta vaksin dan rencana awal dikirimkan pada November dan Desember 2020 mendatang.
Ia menambahkan, vaksin ini disuntik sebanyak dua kali yaitu pertama vaksin dasar sebanyak 1,5 juta dan 14 hari kemudian booster dengan jumlah yang sama. Kemudian, dia menambahkan, perusahaan vaksin lainnya yaitu Sinopharm berkomitmen untuk menjual vaksin ke RI sebanyak 15 juta dosis pada bulan Desember.
Jika pemakaian satu orang dua dosis, dia melanjutkan, maka vaksin Shinopharm dapat digunakan untuk 7,5 juta orang. Menurutnya, Sinopharm sudah menyelesaikan uji klinis fase 3 di Cina dan beberapa tempat seperti di Uni Emirat Arab dan di Turki. Ia menambahkan, Sinopharm digunakan untuk tenaga kesehatan di China dan sudah mendapatkan izin EUA dari semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) China.
Pihaknya mengaku juga mendapatkan informasi bahwa izin edar di Uni Emirat Arab dan mereka juga sudah mengadakan uji terhadap kehalalannya. "Inilah yang akan kami minta datanya untuk dipelajari BPOM Indonesia bersama Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia," katanya.
Kemudian, dia melanjutkan, Cansino juga sanggup menyediakan 100 ribu dosis. Menurutnya, Cansino yang hanya sekali injeksi sudah bertemu dengan perusahaan yang ada di China. Ini sudah selesai uji klinis fase 3 yang dilaksanakan di China kemudian di beberapa negara lain.
Ia menambahkan, vaksin ini sudah mendapatkan EUA dari pemerintah China dan sudah digunakan untuk tentara China. Terkait kebutuhan vaksin, Yuri menyebutkan dicapainya kekebalan komunitas atau herd immunity maka vaksinasi tidak perlu dilaksanakan pada 100 persen orang, cukup 70 persen dari total penduduk Indonesia yaitu sekitar 160 juta orang. Sehingga, dia melanjutkan, Indonesia membutuhkan dual dosis 2×160 juta atau 320 juta dosis.
"Oleh karena itu, 9,1 juta vaksin nanti dinyatakan bermanfaat ditandai dengan surat UEA dari BPOM dan surat kehalalan dari MUI dan Kemenag maka dengan jumlah itulah yang kami lakukan penyuntikan," katanya.
Ia menambahkan, semua proses penilaian dari BPOM dan MUI serta Kemenag akan selesai akhir Oktober atau paling lambat pekan pertama November 2020 mendatang. Di bulan-bulan ini diharapkan bisa didapatkan kepastian tentang keamanan dalam terminologi pemerintah Indonesia yaitu aman dalam aspek manfaat yang dikeluarkan oleh BPOM dan aman juga dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan oleh Kemenag dan MUI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika