REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Pihak oposisi mengkritik langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Austria Klaudia Tanner terkait permintaan terbaru Menhan RI Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang ingin mengakuisisi pesawat Eurofighter Typhoon.
Keduanya akan menggelar pembicaraan resmi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Austria, Kota Wina pada Selasa (20/10) pagi waktu setempat, dan dijadwalkan "sekitar satu jam", menurut juru bicara Tanner, Herbert Kullnig dikutip dari Der Standard, akhir pekan lalu.
Juru bicara pertahanan Partai Demokrat Sosial (SPÖ), Robert Laimer juga menyorot langkah Tanner menjual Typhoon. "Sekarang menteri melangkah lebih jauh, dengan menawarkan Eurofighters alih-alih mendanai kembali melalui tindakan hukum," kata Laimer. Dia juga menegaskan, tawar-menawar diskon pada penjualan Eurofighter tidak diperlukan.
Juru bicara pertahanan Partai Kebebasan (FPÖ), Reinhard Bösch, menganggap, prospek kesepakatan penjualan pesawat dengan Jakarta "sangat rendah". Karena hal itu akan membutuhkan persetujuan tegas dari empat negara produsen Eurofighter, yaitu Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol, serta restu dari Amerika Serikat (AS) dan perusahaan Airbus. Bösch melanjutkan, "Bertentangan dengan pengumuman tegas mereka, Tanner belum mengenal Eurofighter hingga hari ini."
Juru bicara pertahanan Partai Neos yang berpaham liberal, Douglas Hoyos, menyatakan, "Menjual Eurofighters ke Indonesia bukanlah solusi untuk tuduhan korupsi seputar pembelian tersebut."
Deutsche Welle (DW) pada 2017, menurunkan laporan, Menhan Austria kala itu Hans Peter Doskozil, mengeklaim pembelian 15 jet tempur dari Airbus seharga 2 miliar euro atau sekitar Rp 33,6 triliun pada 2003 tersebut merugikan negara. Kerugian yang dialami Austria diperkirakan mencapai 1,1 miliar euro, karena membeli pesawat dengan harga lebih mahal dari pasaran.
Beberapa politikus disebut menerima imbalan atas pembelian Typhoon. Austria pun terbelit kasus dengan konsorsium Eurofighter yang terdiri perusahaan dari Prancis, Inggris, dan Italia. Kemenhan Austria pun pada 2017, menyampaikan, rencana untuk tidak lagi mengoperasikan Typoon, karena biaya perawatan tinggi.
Alhasil muncul kabar pemerintah ingin melego pesawat dengan mesin Tranche 1 tersebut ke negara yang memerlukan. gayung bersambut dengan Prabowo yang ingin membelinya untuk memperkuat armada TNI AU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika