REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan tol (BPJT) mengatakan progres konstruksi jalan tol dalam kota Jakarta ruas Kelapa Gading-Pulo Gebang telah mencapai 71 persen. Kepala BPJT Danang Parikesit menggarisbawahi perintah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk jajaran Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jakarta Toll Development (JTD), Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait dapat mencari solusi dan menyelesaikan berbagai kendala di lapangan tersebut.
"Pelaksanaan konstruksi ruas tol Kelapa Gading–Pulo Gebang juga harus menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang padat dan prinsip kehati-hatian yang tinggi karena berada di tengah bangunan gedung yang padat dengan waktu kerja yang relatif sempit," ujar Danang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (16/10).
Menurut Danang, pada dasarnya Kementerian PUPR ingin memastikan keberlanjutan kegiatan usaha di sepanjang koridor tol. Kementerian PUPR terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol layang dalam kota Jakarta atau sering disebut dengan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018.
Enam ruas jalan tol sepanjang 69,77 Km tersebut akan mengadopsi konstruksi jalan layang yang terintegrasi dengan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT). Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan di dalam kota Jakarta.
Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp 20,7 triliun memiliki total panjang 31,1 km yang terdiri dari Seksi A yaitu Kelapa Gading–Pulo Gebang sepanjang 9,3 km, Seksi B (Semanan-Grogol) sepanjang 9,5 km dan Seksi C (Grogol-Kelapa Gading) sepanjang 12,4 km.
Untuk seksi A, ruas Tol Kelapa Gading–Pulo Gebang pembangunannya dimulai sejak Februari 2017 kini progresnya mencapai 71 persen dengan sisa pekerjaan struktur pilar sebesar 90 buah pilar dari total 384 buah pilar.
Seksi A direncanakan selesai dalam waktu 30 bulan, namun ditemukan beberapa kendala pelaksanaan antara lain pembebasan lahan tambahan, relokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT-150 kV), dan utilitas-utilitas lainnya, seperti pipa gas, pipa air bersih, saluran kabel tegangan menengah, dan saluran distribusi/ jaringan tegangan rendah. Beberapa utilitas dimaksud berada pada lahan yang belum bebas tersebut.
Pembebasan lahan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Tim Pengadaan Tanah yang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN, termasuk tanah-tanah yang menjadi kewajiban dari pemilik lahan untuk diserahkan sebagai Fasilitas Umum (Fasum) ke Pemprov DKI Jakarta (Wali Kota Jakarta Utara/Jakarta Timur) untuk pelebaran jalan arteri.
Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2017 dapat diselesaikan 100 persen pada bulan September 2019. Sedangkan untuk pembersihan lapangan dan pembongkaran bangunan ditargetkan selesai pada akhir bulan Oktober 2020.
Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi-PT Adhi Karya (KSO), menargetkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan seluruhnya pada Juni 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika