REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai kontroversi disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Menko mengklaim UU ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang yang kini tengah menganggur, termasuk yang terdampak pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19).

"UU Ciptaker untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita ketahui setiap tahun ada yang menganggur dan hari ini sebanyak 6,9 juta orang tidak bekerja. Kemudian Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 3,5 juta orang diberhentikan dan dirumahkan," katanya saat mengisi konferensi virtual BNPB, Senin (12/10).

Ia memperinci, 2,1 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan 1,4 juta orang dirumahkan. Kondisi ini ditambah dengan 2,9 juta orang baru yang membutuhkan pekerjaan.

"Berarti masih ada yang ingin memasuki lapangan kerja, hanya memang tidak ada asosiasinya. Mereka yang tidak bekerja kan tidak punya asosiasi," katanya.

Airlangga menyebut pemerintah sudah memberikan program subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta untuk 13 juta pekerja. Kemudian, dia melanjutkan, pemerintah mempermudah perizinan wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia mengatakan kalau sebelumnya seorang wirausaha harus mengurus tiga hingga empat zin dan ongkosnya mahal, namun kali ini pengusaha muda dan wiraswasta dipermudah hanya tinggal mendaftar.

Bahkan ia menyebutkan jika wirausaha memproduksi makanan dan mengurus sertifikat halal, biaya pengurusan dibayari pemerintah. Pemerintah menyiapkan Rp 190 triliun di tahun ini untuk masalah ini.  "Tahun depan Rp 230 triliun," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika