REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mengadakan akses vaksin virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) sebanyak 271,3 juta dosis di akhir kuartal keempat dan tahun ini diharapkan 30 juta diantaranya berasal dari salah satu perusahaan vaksin Sinovac atau Sinopharm. Pemerintah kini sedang menjemput 50 juta dosis vaksin Covid-19 milik Astra Zeneca yang diproduksi oleh perusahaan Astra Zeneca PLC.
"Terkait arahan presiden, pengadaan vaksin sampai kuartal keempat disiapkan 271,3 juta dan tahun ini diharapkan 30 juta dosis berasal dari salah satu (perusahaan), Sinovac atau Sinopharm," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara di konferensi virtual BNPB mengenai update vaksin Covid-19, Senin (12/10).
Kendati demikian, pihaknya menghitung kebutuhan vaksin secara nasional sebanyak 320 juta dosis. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dia melanjutkan, pemerintah membuat semacam nota kesepahaman (MoU) vaksin tersebut. Oleh karena itu, Airlangga mengatakan, pemerintah sedang menjemput 50 juta dosis vaksin Covid-19, yakni Astra Zeneca, yang diproduksi oleh perusahaan AstraZeneca PLC.
AstraZeneca PLC ialah perusahaan farmasi berbasis di Inggris yang merupakan hasil merger antara perusahaan Swedia Astra AB dan perusahaan Britania Zeneca. Pihaknya juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penghasil Vaksin Bio Farma untuk akses vaksin ini.
Airlangga melanjutkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan PT Bio Farma akan mengontrol akses dan pengadaan vaksin ini. Menurutnya, pemerintah akan mengejar imunisasi vaksin bagi 160 juta penduduk secara bertahap. Proses imunisasi dilakukan pada akhir 2020 hingga 2022 dan melibatkan 11 ribu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
"Bayangkan jika melakukan penyuntikan 1 juta per hari dan selama setahun sekitar 260 juta dengan melibatkan puskesmas. Artinya, per puskesmas bisa menyuntik 100 orang per hari," katanya.
Terkait prioritas penerima vaksin, Airlangga mengungkapkan yang ada di garda terdepan kesehatan yang pertama mendapatkannya. Artinya, kelompok paramedis, pelayanan kesehatan terdiri dari TNI/polri dan aparat hukum yang jumlahnya sekitar 3,5 juta adalah yang pertama kali mendapatkan vaksin ini.
Kemudian kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah yang jumlahnya sekitar 5 juta orang menjadi pihak kedua menerima vaksin. Selanjutnya, tenaga pendidik di bangku PAUD/TK, SD, SMP, hingga dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta, kemudian aparat pemerintah di pusat dan daerah juga menjadi kelompok penerima ketiga yang menerima vaksin.
Lalu kelompok pejabat di legislatif, kemudian penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan yang jumlahnya 96 juta juga menjadi penerima vaksin ini. "Kemudian masyarakat usia 19 hingga 59 yang totalnya 160 juta akan menerimanya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika