REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menolak tuduhan menteri koordinator perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa ditunggangi dan dibiayai pihak tertentu. PB HMI memandang pernyataan Airlangga mencederai akal sehat masyarakat.
"Ini tuduhan yang menghina akal sehat publik, khususnya buruh dan mahasiswa. Prasangka politis yang tidak berdasar dari pemerintah, atau mungkin saja Pak Airlangga memiliki pengalaman menunggangi aksi demonstran sebelumnya," kata PJ ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy melalui sambungan telepon pada Jumat (9/10).
Menurut Arya, selain tidak rasional pola playing victim seperti yang dilakukan oleh Airlangga merupakan fitnah dan pernyataan hoaks. Dia menyebut, tuduhan itu cenderung menimbulkan kegaduhan baru di tengah suasana krisis.
"Sebagai pejabat publik atau menteri yang paling bertanggung jawab atas disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker, beliau seharusnya bisa lebih bijaksana dalam menenangkan amarah rakyat dan mampu meneduhkan suasana ruang pikiran publik dengan pernyataan yang tidak bersifat ovensif," ujar Arya.
Lebih lanjut, Arya meminta, Airlangga segera menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Bukan hanya soal tuduhannya yang tidak berdasar, tapi yang lebih penting adalah soal UU Ciptaker yang terlanjur disahkan dengan tanpa memperhatikan etika persidangan DPR dan sangat grasa-grusu.
"Namun, bagi PB HMI, akan lebih adil dan bijaksana jika DPR dan pemerintah bersepakat untuk menganulir UU baru ini. Tentu dengan kebijaksanaan politik presiden melalui Perppu untuk dibahas dan dievaluasi lebih lanjut," ucap Arya.
Sebelumnya, Airlangga menyebut aksi unjuk rasa menentang UU Ciptaker terjadi berkat dukungan pihak tertentu. Sayangnya, Ketum partai Golkar itu tak merinci siapa dalang yang dimaksud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika