REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Intan Pratiwi, Ali Mansur, Antara
Satgas Penanganan Covid-19 mewaspadai adanya lonjakan kasus akibat aksi unjuk rasa yang digelar kelompok masyarakat di berbagai tempat di Indonesia. Aksi unjuk rasa menentang pengesahan UU Cipta Kerja yang terjadi sejak Senin (5/10) sampai hari ini dikhawatirkan memunculkan klaster penularan Covid-19.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, Indonesia pernah mengalami lonjakan kasus cukup signifikan setelah libur panjang pada Agustus lalu. Berkaca pada kejadian tersebut, maka aksi unjuk rasa yang digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan juga berisiko tinggi sebagai media penularan Covid-19.
"Harus diingat pengalaman kita bersama di Indonesia dengan libur panjang beberapa waktu lalu di mana kita temui lonjakan kasus dalam 1-2 minggu kemudian. Jangan sampai hal ini terjadi lagi karena apabila ini terkena pada kelompok rentan dan usia lanjut dampaknya adalah fatal," ujar Wiku dalam keterangan pers, Kamis (8/10).
Menanggapi aksi massa yang terjadi hari ini, Wiku meminta seluruh peserta demonstrasi bisa menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, seluruh peserta aksi perlu memahami bahwa virus corona bisa saja tanpa disadari menginfeksi dan terbawa ke rumah.
"Jadi sekali lagi, kami ingatkan agar betul-betul dapat menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat meskipun kita juga harus menyampaikan aspirasi, pastikan menyampaikan aspirasi dengan mematuhi protokol kesehatan," kata Wiku.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandarlampung mengatakan aksi massa menolak UU Ciptaker bisa memicu peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan. "Saya merasa prihatin sebab tidak ada aksi demo saja peningkatan kasus Covid-19 saat ini luar biasa apalagi ini pada aksi demo ada kerumunan massa yang sangat luar biasa," kata Ketua IDI Cabang Bandarlampung, dr Aditya M Biomed.
Ia mengatakan bahwa sangat memungkinkan bahwa aksi massa dapat menjadi klaster penyebaran Covid-19 karena protokol kesehatan yang terabaikan, baik itu pengunjuk rasa maupun aparat keamanan. "Apalagi massa kemarin ribuan tentunya protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker sudah pasti akan terabaikan sehingga itu memungkinkan virus dapat masuk dan bisa jadi klaster baru, tapi saya harap mereka semua sehat dan hal ini tidak terjadi," kata dia.
Kemarin aksi massa menolak UU Ciptaker di Lampung berujung kericuhan. Para pengunjuk rasa jelas tidak menjaga jarak. Sebagian bahkan tidak mengenakan masker.
Ia pun berharap baik pemerintah maupun pengunjuk rasa dapat mengesampingkan egonya masing-masing sebab saat ini sedang dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mana seharusnya sesama anak bangsa saling mendukung dan bersatu padu melawan wabah ini. "Saya ataupun organisasi kami tidak ada kepentingan dengan UU itu tapi kok tidak melihat kondisi dan situasi padahal sedang dalam pandemi dan memicu kerumunan massa," kata dia.
Menurutnya, jika memang terjadi klaster Covid-19 dari pengunjuk rasa sudah pasti pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran (tracing). Kemudian aksi kerumunan massa juga akan dijadikan contoh oleh masyarakat.
"Masyarakat yang bandel tentunya akan menjadikan aksi kemarin sebagai contoh. misalnya saat di pasar atau mengadakan pesta ketika mau dibubarkan mereka akan beralasan demo saja bisa kenapa kita tidak diperbolehkan," kata dia. Sehingga hal tersebut dapat menjadi persepsi yang buruk di masyarakat saat sedang perang melawan Covid-19.
Kekhawatiran akan adanya klaster pascademo juga dirasakan Satgas di Kota Malang. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Malang dr Husnul Muarif mengatakan unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tidak dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Pelaksanaan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang itu ada potensi penyebaran Covid-19," kata Husnul.
Di Kota Malang, Jawa Timur, ribuan buruh dan mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang untuk melakukan unjuk rasamenolak UU Cipta Kerja. Para pengunjuk rasa tersebut, mengenakan masker, namun tidak menjaga jarak dan berkerumun.
Ribuan orang yang merupakan perwakilan dari mahasiswa dan buruh di wilayah Malang Raya tersebut, mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang kurang lebih pukul 10.00 WIB, dan menyebabkan kerumunan yang cukup padat. "Potensi penyebaran ada, karena protokol kesehatan tidak dijalankan," kata Husnul.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat diwarnai kericuhan. Pengujuk rasa sempat melemparkan batu dan menyalakan api serta petasan. Petugas kepolisian kemudian mengerahkan kendaraan water canon dan menembakkan gas air mata.
Kurang lebih pada pukul 11.30 WIB, kericuhan tersebut bisa diakhiri. Sebagian massa yang tidak terlibat kericuhan, masih bertahan di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang untuk menyampaikan aksinya menolak UU Cipta Kerja dengan pengamanan ketat dari kepolisian.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan menghormati hak-hak masyarakat untuk menyatakan pendapat. Namun, hal lain yang penting juga adalah tetap mewaspadai penyebaran virus corona. "Tetap waspada terhadap penularan Covid-19," kata Sutiaji, dalam pesan singkat.
Di Jakarta aksi massa penolakan UU Ciptaker berlangsung ricuh. Sejumlah bangunan dan fasilitas dirusak massa.
Salah satunya adalah Gedung Kementerian ESDM di kawasan Thamrin. Dari saksi mata yang menceritakan awalnya para masa aksi bergerak dari bundaran patung kuda Arjuna Wijaya ke wilayah Thamrin. Namun, karena ruas jalan tersebut sudah dihadang oleh polisi, masa aksi kemudian melanjutkan aksinya di seputaran Kementerian ESDM.
Emosi tersulut, masa aksi melompati pagar Kementerian ESDM yang memang hanya setinggi bahu orang dewasa. Masa aksi meringsek masuk dan memecahkan kaca gedung.
Beberapa mobil yang memang terparkir di lapangan parkir Kementerian ESDM juga tak luput dari lemparan batu masa aksi. Ricuh tak dapat dibendung, tak hanya merusak kaca dan mencoret dinding gedung Kementerian. Masa aksi juga membakar beberapa sudut gedung Kementerian.
Masa aksi juga sempat membobol gedung Kementerian. Mereka merangsek masuk ke dalam gedung dan terlihat beberapa inventaris kementerian seperti komputer, sepeda, kursi dan meja dirampas oleh masa aksi.
Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial saat dikonfirmasi menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Beberapa pegawai yang mendapat jadwal masuk memang sudah dipulangkan sejak pukul 13.00. Sedangkan kejadian ricuh baru tersulut pada pukul 16.00.
"Pak Menteri dan beberapa pekerja yang memang sedang betugas aman. Beberapa pekerja yang memang jadwal WFO sudah kami pulangkan sejak pukul 13.00," ujar Ego saat dihubungi.
Tak jauh dari Gedung ESDM, oknum demonstran membakar Halte Mass Rapid Transit (MRT) dan Halte Transjakarta Bundaran HI sekitar pukul 17.30 WIB.
Selain Halte MRT dan Transjakarta, massa juga membakar sekat penghalang proyek serta merusak beberapa rambu lalu lintas. Meski dipukul mundur, massa yang didominasi mahasiswa dan buruh terus berupaya merengsek kembali ke Patung Kuda di Gambir.
"Apakah cuma karena gas air mata kalian mundur? Ini demi nasib panjang bangsa Indonesia," ujar orator dari atas mobil komando.
Hingga pukul 18.00 WIB massa masih bertahan di Jalan MH Thamrin. Bahkan massa dari arah Senayan masih terus berdatangan. Tidak hanya, mahasiswa dan buruh, para remaja yang mengaku anak STM pun turut dalam aksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika