REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, pihaknya menurunkan sebanyak 9.346 personil untuk melakukan pencegahan aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Ciptakerja yang baru saja disahkan. Namun dalam Polda Metro Jaya tetap mengedepankan tindakan preemtif untuk mencegah para buruh dan masyarakat berdemonstrasi di DPR RI.
"Kami mengedepankan tindakan preemtif, kami menghimbau orang-orang yang akan menyampaikan pendapat di depan umum. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tidak lagi keluarkan, kami mengharapkan untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul di masa PSBB," ujar Yusri saat ditemui di Kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).
Apalagi, kata Yusri, penyebaran Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi masih di atas 1000 kasus baru setiap hari. Oleh karena itu pihaknya juga kedepankan protokol kesehatan, dengan memberikan himbauan bagi mereka yang hendak berangkat ke DPR RI, baik dari Tangerang, Bekasi dan daerah lainnya.
Hingga saat ini, menurut Yusri pihaknya cukup berhasil mencegah para demonstran untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa. "Sampai dengan saat ini Jakarta kondusif. Kami bisa lihat dari situasi kondisi yang ada sampai dengan saat ini," tegas Yusri.
Kemudian terkait beredarnya video-video lama aksi unjuk rasa yang beredar di media sosial sebagai provokasi, Polda Metro Jaya tidak tinggal diam. Namun, Yusri tidak menganggap video tersebut adalah hoaks, karena itu adalah memang video lama yang sengaja disebarkan kembali.
"Kami sambil melalui patroli di dunia cyber dan yang paling utama kami mengharapkan Jakarta ini aman. kami harapkan masyarakat bisa mengerti pemberitaan itu tidak benar," kata Yusri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
