REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pemerintah telah menggelontorkan total anggaran Rp 203,9 triliun untuk program perlindungan sosial guna meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Dana ini disalurkan melalui berbagai program bantuan seperti PKH, BPNT, bantuan sembako, bansos tunai, kartu prakerja, subsidi gaji, banpres produktif UMKM, dana desa, diskon tarif listrik, dll. 

"Dalam meringankan beban masyarakat lapis bawah, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp203,9 triliun untuk klaster perlindungan sosial yang direalisasikan dalam berbagai program," ujar Jokowi saat membuka Muktamar IV PP Parmusi Tahun 2020, Istana Bogor, Sabtu (26/9) kemarin. 

Ia mengklaim, penyaluran program bantuan sosial ini berjalan dengan baik. Hingga 23 September, PKH telah tersalurkan sebesar Rp 29,133 triliun kepada 10 juta penerima manfaat. 

Sedangkan program sembako, lanjut dia, telah tersalurkan Rp 30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat. Program Sembako Jabodetabek telah tersalurkan Rp 4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat.

Program Bansos Tunai di luar Jabodetabek tersalurkan Rp 24,787 triliun kepada 9,1 juta penerima manfaat. Program Kartu Prakerja untuk yang terkena PHK telah tersalurkan Rp 16,617 triliun kepada 4,8 juta penerima manfaat. 

Sementara, program BLT Dana Desa, telah tersalurkan Rp 11,730 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat. Banpres Produktif UMKM tersalurkan Rp 14,183 triliun kepada 5,9 juta penerima manfaat.

Subsidi Gaji tersalurkan Rp 10,8 triliun kepada 9 juta penerima manfaat; dan diskon listrik tersalurkan Rp 3,455 triliun kepada 31,4 juta penerima subsidi listrik. Jokowi berharap, program pemulihan ekonomi nasional ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendorong produktivitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika