REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut mengomentari soal film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) yang belakangan ini, santer dibicarakan masyarakat luas.

Hal itu setelah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membuat pengakuan mengejutkan tentang pencopotan jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2017, padahal baru pensiun 1 April 2018. Menurut Gatot, ia dicopot lantaran bersikukuh menginstruksikan jajaran TNI untuk menonton film G30S/PKI.

"Ada yang nanya, apa penting film G.30.S/PKI disiarkan? Saya jawab, saya selalu nonton film tersebut, tapi bukan ingin tahu atau meyakinkan tentang sejarah PKI," kata Mahfud dalam status Twitter, @mohmahfudmd pada Kamis (24/9) siang WIB. Republika sudah izin untuk mengutip status yang dibuat mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Mahfud secara terus terang memuji kualitas film yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer, serta diproduseri oleh G Dwipayana tersebut. Film G30S/PKI wajib diputar setiap akhir September pada era Presiden Soeharto berkuasa. Namun, sejak Orde Baru tumbang, tidak ada kewajiban bagi stasiun televisi untuk menayangkannya kembali.

Menurut Mahfud, film itu layak ditonton karena memang berkualitas, bukan karena ingin belajar sejarah PKI. "Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus, artistik, dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI sih saya sudah tahu, sebab tahun 1965 saya sudah (berusia) delapan tahun," kata Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika