REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra telah menyerahkan susunan kepengurusan baru pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dari kepengurusan itu, dikabarkan Ahmad Muzani ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra.

Waketum demisioner Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kepengurusan Gerindra baru disampaikan kepada kemenkumham pada 8 September 2020 lalu. Menurut Dasco, sejak kongres 8 Agustus sampai dengan saat ini, kepengurusan DPP Partai Gerindra dalam keadaan demisioner.

"Yang ada hanyalah formatur tunggal yang ditunjuk oleh kongres yaitu pak Prabowo subianto dan formatur tunggal itu baru menunjuk Pak Ahmad Muzani untuk menjadi Sekjen DPP partai Gerindra untuk kepengurusan baru," kata Dasco, Kamis (10/9).

Dasco mengatakan, sampai dengan keluar surat kepengurusan dari Menkumham baru ada dua kepengurusan. Pengurus yang sah dari Partai Gerindra yaitu Ketum sekaligus Ketua Dewan Pembina Prabowo serta Sekjen Ahmad Muzani.

"Nah oleh karena itu segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner kecuali jubir partai yang masih bisa mengatasnamakan partai Gerindra," ujarnya.

Dasco menegaskan, bila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan wakteum, ketua DPP Gerindra atau dewan Pembina kecuali Prabowo sebagai ketum dan ketua dewan Pembina atau Ahmad Muzani selaku sekjen adalah tidak benar.

"Karena kepengurusan akan sah setekah menunggu keluar SK Kemenkumham tentang susunan personalia Partai Gerindra demikian," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika