REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan proses lelang sejumlah proyek telah memasuki tahap akhir. Pembangunan pun siap dilakukan.
Kepala Bagian ULP Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan sebagian besar proses lelang telah selesai. Selanjutnya proses dikembalikan ke setiap organisasi perangkat daerah untuk direalisasikan dalam bentuk pembangunan.
"Ada lebih dari 150 pekerjaan yang ditenderkan. Sebagian besar sudah selesai dan ada yang mulai dikerjakan ada juga yang kontrak. Namun sebagian besar telah selesai, hanya kurang dari 30 lagi yang kini tengah dilelangkan," kata Beni di Cikarang, Senin (7/9).
Berdasarkan data yang dihimpun pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bekasi, terdapat 176 proyek yang ditenderkan. Jumlah tersebut terbilang menyusut dibanding tahun-tahun sebelumnya lantaran lebih dari 50 persen anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Beni menyatakan berkurangnya anggaran tidak membuat pembangunan terhenti. Bahkan di tahun ini terdapat beberapa proyek dengan anggaran cukup besar di antaranya belanja jasa konsultasi perencanaan dan belanja modal pada pengadaan bangunan museum.
Proyek ini merupakan perubahan fungsi Gedung Juang 45 Tambun menjadi Museum Kabupaten Bekasi. Pembangunan museum ini menelan biaya sebesar Rp 36,9 miliar sekaligus menjadi proyek dengan anggaran terbesar.
Kemudian belanja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Cikarang pada sisi utara Kalimalang di perbatasan Cikarang Barat dan Cikarang Utara dengan pagu anggaran mencapai Rp 36,7 miliar.
Belanja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Pelimpah Cikarang pada sisi utara Kalimalang di perbatasan Cikarang Barat dan Utara juga mengalokasikan anggaran yang relatif besar hingga Rp 16,9 miliar.
Selain proyek yang ditenderkan, kata Beni, terdapat lebih dari 500 pekerjaan lain yang digelar dengan cara penunjukkan langsung. Pekerjaan dengan nilai anggaran kurang dari Rp 200 juta ini telah lebih dahulu dikerjakan.
"Sesuai ketentuan, meski penunjukkan langsung namun tetap kami tayangkan di LPSE sebagai bentuk transparansi. Sehingga siapapun bisa melihat dengan leluasa. Untuk yang nontender ini sejak beberapa bulan lalu sudah dilaksanakan," ucapnya.
Beni mengaku pelaksanaan tender tahun ini sempat terhambat karena fokus pemerintah pada penanganan COVID-19 bahkan lebih banyak pekerjaan yang dipangkas karena anggarannya dialihkan pada penanganan COVID-19.
"Tapi meski terhambat kami terus menjalankan fungsinya melakukan tender. Selanjutnya menjadi kewenangan setiap dinas untuk membuat kontrak kerja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika