REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Cagub Sumbar, Mulyadi mengaku akan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar terkait polemik PDIP di tengah masyarakat. Ia berkata, kepentingan dan masyarakat Sumbar di atas segalanya.
Dia menyebut, realita yang terjadi di tengah masyarakat Sumbar terkait pernyataan Puan Maharani memberikan dampak yang besar. Hal itu juga memengaruhi ke realita politik di Sumbar menjelang Pilkada.
"Itulah realita sebuah politik. Apa pun yang terjadi kita sebagai politisi kita harus mampu mengambil sebuah keputusan yang memang menghargai perasaan yang ada di masyarakat Sumbar," kata Mulyadi, Sabtu (5/9).
Mulyadi menegaskan, partai utama yang menjadi pengusung Mulyadi-Ali Mukhni adalah Demokrat dan PAN yang telah mengantongi 20 kursi, jumlah yang jauh dari cukup sebagai batas pencalonan 13 kursi di DPRD Provinsi Sumbar. Jadi, partai pendukung harus bisa menyesuaikan dengan partai pengusung utama.
"Sedangkan, partai politik lain yang akan mendukung kita tentu kita sesuaikan. Dan kita juga berkomunikasi, kita mengambil keputusan bukan sepihak atau tanpa alasan yang tidak jelas, tapi dalam rangka kepentingan yang lebih besar tentunya," jelasnya.
Ketua DPD Demokrat ini menyampaikan, sebagai politisi maupun pemimpin harus peka terhadap kondisi masyarakat. Serta harus mau menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat.
Apalagi, di Ranah Minang, niniak mamak, alim ulama, dan tokoh lainnya harus dihormati dan didengar. Dan Mulyadi menyebut masukan dari semua pihak menginginkan partai yang mengusung Mulyadi-Ali Mukhni hanya Partai Demokrat-PAN. Hal itu sangat menjadi pertimbangan.
"Kita sebagai partai politik harus sensitif apa yang dirasakan oleh masyarakat. (Polemik) Sudah menjadi perhatian ulama, perhatian LKAAM, tokoh masyarakat, maka dari itu harus mempertimbangkan hal itu semua," ucapnya.
"Tentu kita akan mengambil langkah yang paling terbaik, untuk kita semua, sehinggga apa yang dicita-citakan oleh partai politik ini bisa kita wujudkan," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika