REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 4,5 triliun. Anggaran itu digunakan untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial (social safety net).
Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, penyerapan anggaran BTT hampir setengah dari total BTT. Hal itu menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam perang melawan Covid-19.
"Penyerapan BTT untuk bantuan sosial sudah 48,4 persen (dari anggaran Rp 3,895 triliun), dan BTT untuk kesehatan sudah 78 persen (dari anggaran Rp 607 miliar)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil Rabu (2/9).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam melaporkan, anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun. "Untuk penanganan kesehatan Rp 423 miliar, untuk jaring pengaman sosial yaitu sebesar Rp 1,8 triliun," kata Nanin.
Menurutnya, salah satu jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial (bansos) provinsi berupa tunai dan nontunai senilai Rp 500 ribu. Penyerapan bansos bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan risiko lonjakan kemiskinan dan pengangguran di tengah pandemi Covid-19.
Nanin mengatakan, penyesuaian anggaran BTT intens dilakukan. Hingga kini, sudah ada pergeseran anggaran sampai lima kali. Menurut ia, perubahan perencanaan anggaran BTT terus disesuaikan dengan kondisi penanganan Covid-19. "Kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi berakhir. Di bidang kesehatan, pembelian kebutuhan penanganan Covid-19 terus berjalan. Di jaring pengaman sosial, data terus bergerak. Maka, kami harus menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kondisi tersebut," paparnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar Berli Hamdani mengatakan, pos terbesar anggaran BTT di bidang kesehatan dimanfaatkan untuk pengadaan perlengkapan tes Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan, dan bahan habis pakai laboratorium. "Saat awal pandemi, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan barang di pasaran dan tingginya harga barang," kata Berli.
Anggaran BTT kesehatan dimanfaatkan juga untuk pemenuhan operasional pusat isolasi pasien Covid-19, baik pusat isolasi rumah sakit rujukan maupun non rumah sakit. Selain itu, anggaran BTT kesehatan digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengetesan (testing) metode uji usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Untuk mengejar standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) melakukan swab test kepada satu persen penduduk, kami memerlukan mesin PCR dan perlengkapan tes seperti bahan habis pakai laboratorium," kata Berli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
