REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menekan laju penularan infeksi virus corona. Rekomendasi tersebut antara lain, permintaan untuk mengkaji ulang kebijakan ganjil-genap kendaraan bermotor demi menekan mobilitas warga.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, aturan ganjil-genap justru mengalihkan mobilitas masyarakat ke transportasi umum yang berisiko tertular Covid-19. Padahal selama masa pandemi ini, pemerintah ingin masyarakat membatasi pergerakan atau memastikan mobilitasnya aman dari Covid-19.
"Selanjutnya, rekomendasi secara umum, perlu pengawasan protokol sektoran, baik di perkantoran atau industri. Kontrol ketat di dalam protokol kesehatan dalam fasilitas itu yang diawasi oleh pengelola atau pemda. Jadi perlu ada pengontrolan yang ketat termasuk juga di transportasi umum," kata Wikud dalam keterangan pers, Senin (31/8).
Wiku juga meminta Pemprov DKI untuk terus meningkatkan contact tracing atau pelacakan terhadap seluruh pasien positif Covid-19. Cara ini, menurutnya, menjadi yang terampuh untuk sesegera mungkin mengisolasi seluruh pasien positif dan menekan penularan.
"Juga perlunya penegakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan. Kami mengharapkan optimalisasi dari PSBB yang sedang dijalankan agar kasusnya betul-betul bisa ditekan," katanya.
Selain itu, Satgas juga meminta pemda untuk secara tegas memastikan perkantoran patuh terhadap protokol kesehatan, termasuk pembatasan kapasitas kantor sebesar 50 persen. Perusahaan juga diminta tetap menjalankan kegiatan perkantoran dari rumah atau work from home (WFH) seperti yang sempat digalakkan di awal pandemi masuk Indonesia.
Penambahan kasus positif Covid-19 harian di DKI Jakarta memang menunjukkan angka yang fantastis, tembus 1.000 orang dalam dua hari terakhir. Pada Senin (31/8) ini, kasus baru bertambah 1.049 orang, sementara pada Ahad (30/8) kemarin kasus baru tercatat 1.114 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika