REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, bahwa berdasarkan hasil survei lembaganya, 50,6 persen tokoh pemuka opini atau elite setuju jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilanjutkan. Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020.
"Sebanyak 54,6 persen setuju untuk dilanjutkan, 43,4 persen elite merasa PSBB sudah cukup, dan 2 persen lainnya tidak mau menjawab," ujar Burhanuddin dalam rilisnya yang disampaikan secara daring, Kamis (20/8).
Ia mengatakan, survei kali ini berbeda karena responden merupakan tokoh pemuka opini atau elite, yang pernyataannya terkadang dikutip oleh media massa. Sebab, 304 responden dari 20 kota di Indonesia, terdiri dari akademisi, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.
"Responden kami kali ini adalah pemuka opini, sedangkan biasanya kan warga. Kita akui, kita tidak punya kerangka sampel untuk responden pemuka opini," ujar Burhanuddin.
Meski begitu, hasil survei ini berbeda jika yang menjadi responden adalah warga biasa. Sebab, masyarakat yang setuju agar PSBB dilanjutkan lebih sedikit.
"Kita tanya warga, pada bulan Mei yang ingin agar PSBB dilanjutkan itu 50,6 persen dan pada bulan Juli 34,7 persen," ujar Burhanuddin.
Sementara itu, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi yang yang paling baik menjalankan PSBB. Provinsi yang dipimpin Irwan Prayitno itu mendapatkan nilai 67 dari 100.
"Sumatera Barat paling tinggi, terus DKI Jakarta (skor 66,3), Jawa Barat (skor 66,3), Jawa Tengah (skor 65,8), Riau (skor 62,3)," ujar Burhanuddin.
Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Adapun, jumlah responden sebanyak 304 elite dari 20 kota di Indonesia.