REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa keluarga miskin baru di provinsi itu bertambah sekitar 125 ribu rumah tangga. Angka itu didapat dari validasi dan verifikasi data yang sedang berlangsung di kabupaten/kota se-Sulsel.
Jumlah tersebut bahkan diprediksi akan terus bertambah hingga pelaksanaan pendataan selesai dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2019. Data akan ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial Januari 2020 yaitu 921.394 rumah tangga miskin di Sulsel.
"Pendataan orang miskin baru sudah didata tapi belum final. Sudah ada sekitar 125 ribu yang kita data dan masih berjalan. Bahkan prediksi kami, tahun ini malah naik karena ada Covid-19 jadi pasti ada orang miskin baru," kata Sekretaris Dinsos Sulsel, Andi Fitri di Makassar, Jumat (7/8).
Andi Fitri berharap penambahan orang miskin baru di Sulsel tidak begitu signifikan dari total keluarga saat ini sekitar 125 ribu RT. Apalagi verifikasi dan validasi data keluarga miskin sedang berlangsung di hampir seluruh 24 kabupaten/kota se Sulsel. Andi Fitri menyebut lebih dari setengahnya telah mencapai validasi data 70 persen.
"Saat ini kebanyakan kabupaten sementara pemutakhiran data. Ada juga memang yang baru mulai seperti Kota Parepare baru mencapai 4 persen dan Kabupaten Selayar 11 persen," ungkapnya.
Adapun beberapa kabupaten/kota dengan capaian yang hampir merampungkan validasi dan verifikasi data warga miskinnya yakni; Kabupaten Luwu Timur 94 persen, Pangkajene dan Kepulauan 86 persen, Sidrap 80 persen, Bantaeng 77 persen dan Makassar 72 persen. "Bahkan Kabupaten Luwu Utara sekarang ini sudah mencapai 41 persen, yang sebelumnya ditunda karena Covid-19 dan ditambah bencana banjir yang terjadi sehingga ditunda dulu," katanya.
Andi Fitri menyebut bahwa data keluarga miskin baru di Sulsel secara total akan diketahui pada Oktober 2020 sesuai target pelaksanaannya. Termasuk pada tiga daerah yang terus didorong untuk segera melakukan verifikasi data, yakni Kabupaten Wajo, Bone dan Tana Toraja.
"Mereka belum sama sekali lakukan pendataan dengan alasan Covid-19. Tetapi kita akan terus dorong untuk segera melakukan pendataan sesuai batas waktu yang ditetapkan Kementerian Sosial," katanya.
Terkait penambahan warga miskin baru, hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Jeneponto, Abdul Rasyid Baso. Menurut Rasyid, jumlah orang miskin di Jeneponto bisa saja berkurang saat dilakukan sebelum pandemi ada. Tetapi tentu pandemi virus corona dinilai akan sangat berpengaruh bahkan bisa dipastikan menambah jumlah warga kategori miskin di Jeneponto.
"Sebenarnya jika kita lihat, itu berkurang, tetapi karena Covid-19 malah bisa bertambah. Seperti pedagang di sekolah yang kemarin bisa menghidupi dirinya, kini semakin susah perekonomiannya," kata dia. Terkait itu, Rasyid menyatakan bahwa bantuan gelombang ke II dari Dinsos Provinsi Sulsel sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi warga Jeneponto terdampak Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika