Jumat 07 Aug 2020 16:28 WIB

Dilempar Molotov, PDIP Instruksikan Kader Jabar Siaga Satu

Kantor PDIP di Jabar sudah tiga kali dikenai lemparan bom molotov.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Indira Rezkisari
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto minta kader PDIP Jabar siaga pascapelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Cianjur, Jumat (7/8) dini hari.
Foto: Antara/Reno Esnir
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto minta kader PDIP Jabar siaga pascapelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Cianjur, Jumat (7/8) dini hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memerintahkan agar seluruh kader dan simpatisan di Jawa Barat waspada. Imbauan tersebut berkenaan dengan pelemparan bom molotov ke kantor DPC PDIP di Cianjut.

"Selain semua harus siap siaga namun tetap juga menjaga ketenangan apalagi menjelang momen peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Jumat (7/8).

Baca Juga

Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Joko Widodo ini mengungkapkan, PDIP meminta aparat kepolisian untuk segera menangani kasus pelemparan bom molotov ke kantor partai tersebut. Pelemparan bom molotov telah menyebabkan pintu masuk kantor dan kursi rusak terbakar.

Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menduga persoalan ideologi menjadi motivasi di balik serangan ke kantor partai. Hasto menegaskan PDIP mengutuk aksi kekerasan itu yang dinilai bentuk paling rendah dari suatu peradaban.

"Ini ketiga kalinya terjadi kasus pelemparan bom molotov di wilayah Jawa Barat. Ini aksi teror bagi demokrasi," katanya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur Susilawati menjelaskan, pelemparan bom molotov ke kantor di Jalan Abdulah bin Nuh Kav 18, Desa Nagrak itu terjadi sekitar pukul 02.04 WIB dini hari tadi. Dia mengungkapkan, dari rekaman CCTV terlihat ada seseorang yang melemparkan molotov melalui samping kanan jalan kantor partai.

Dia mengungkapkan, aksi penyerangan bom molotov itu dirasakan langsung oleh dua staf umum kesekretariatan, Didin Saripuddin dan Erlan. Dia menyebut pelemparan itu sebagai tindakan tidak beradab dan tidak demokratis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement